SULUHRIAU, Pekanbaru- DPRD Riau menggelar paripurna jawaban pemerintah atas pandangan umum (panum) fraksi terhadap ranperda pertanggunjawaban pelaksanaan APBD 2019, Senin (27/7/2020).

Rapat peripurna ini dihadiri langsung Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, unsur Forkopimda Riau, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemrov Riau dan 36 anggota DPRD Riau serta undangan lain.

Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto.  Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan berbagai hal sebagai jawaban atas pandangan umum dari sejumlah Frkasi DPRD Riau yang terdiri dari Fraksi Golkar, FPDI-P, F Demokrat, F PAN, F Gerindra Sejahtera, PKB dan Fraksi Gabungan yang disampaikan pada paripurna pandangan umum fraksi DPRD sebelumnya.

Sebelum membacakan jawabannya, Gubri menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi atas berbagai pandangan kritis, pertanyaan, saran serta masukan yang disampaikan fraksi di DPRD Riau.

Menjawab Fraksi golkar yang menyoroti soal penanganan Covid-19, mnPemrov Riau katanya sudah menganggarkan dana untuk penanganan kesehtan, jaringan pengaman dan berbagai hal menyangkut penanganan Covid-19.

"Pemprov Riau tahun 2020 sudah menyiapkan anggaran Rp440 miliar lebih untuk mengantisipasi penyebaran Covid 19. Dana itu tersebar di 12 kabupaten/kota se-Riau, sehingga terjadi pemotongan anggaran untuk pos pembelanjaan lainnya," papar Gubri.

Gubri mengatakan, masih banyak tantangan dalam pembangunan terutama dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau tahun 2019 juga masih mengalami penurunan Rp80,4 miliar. Bahkan ia mengakui BUMD di Riau saat ini pada umumnya pendapatannya menurun, seperti Bank Riau Kepri, mengalami penurunan laba hingga Rp8 miliar.

Masih rendahnya realisasi penerimaan, dan adanya beberapa pekerjaan di pekerjaan umum seperti pembangunan jalan di daerah Rohil disebabkan adanya penghentian oleh pihak pelaksana kerja.

Mengenai pengelolaan air bawah tanah Gubri mengapresiasi pihak DPRD, dengan bisa daerah ambil bagian dalam penerimaan sektor ini.
"Pajak kendaraan bermotor dan air bawah tanah mengalami peningkatan," katanya.

Gubri menegaskan, kekurangan dalam pengelolaan penggunaan anggaran 2019 akan ditindaklanjuti sebagaimana saran DPRD.

Gubri juga mengatakan, Pemprov Riau akan menyiapkan tenaga kerja unggulan disemua sektor termasuk badan usaha. Terutama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang lebih profesional dengan mengedepankan indikator kinerja.

Tegasnya, atas semua kelemahan dan termasuk adanya potensi penyimpangan penggunaan anggaran dan penerimaan daerah, Pemrov Riau akan bersungguh-sungguh untuk memperbaikinya, ini sejalan dengan catatan disampaikan BPK RI, kendati Riau memperoleh opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP). [prt]