SULUHRIAU- Pengumuman Anies Baswedan terhadap kondisi penularan virus corona di Ibu Kota berbuntut panjang. Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan menarik rem darurat dengan mengembalikan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ke tahap awal.

Sorotan langsung disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, yang mengatakan pengumuman Anies menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok ke level 4.961 pada Kamis (10/9/2020).

Setelahnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md ikut angkat bicara.

"Sebenarnya cuma kata-istilah 'PSBB total' seakan-akan baru dan secara ekonomi mengejutkan. Menurut para ahli, kemarin itu hanya beberapa jam, pagi-pagi jam 11.00 WIB, negara sudah rugi Rp 300 triliun atau Rp 297 triliun hanya sebentar karena pengumuman itu. Padahal sebenarnya itu kan perubahan kebijakan, wong sebelumnya juga PSBB mengatakan bioskop akan dibuka, tempat hiburan, dan lain-lain kan hanya seperti itu," kata Mahfud pada Sabtu (12/9/2020) seperti dilansir detik.com.


"Cuma ini karena ini tata kata, bukan tata negara," imbuh Mahfud memberikan penegasan.

Mahfud menilai tidak ada yang salah dari kebijakan PSBB total. Hanya, pengumuman rem darurat tersebut memberi semacam efek kejut.

"Ya akibatnya kacau kayak begitu. Apa coba salahnya memang dia melakukan itu, coba besok dilihat saja, nggak ada masalah, lihat apa yang ditutup ini, tapi kemudian dinarasikan seakan-seakan terjadi hal yang sangat gawat, tapi ya gitu juga, tidak ada masalahnya," kata Mahfud.

"Di Jakarta itu memang sedang PSBB, pemerintah tahu Jakarta harus PSBB dan tidak pernah dicabut. PSBB itu sudah dilakukan. Yang sekarang salah itu di Jakarta bukan PSBB-nya, tapi tadi yang dikatakan Pak (Muhammad) Qodari, rem daruratnya, tapi tetap PSBB," imbuh Mahfud.

Mahfud menilai konsep-konsep dari pelaksanaan PSBB total masih sebatas wajar. Dia menilai pasar tidak perlu panik dan bisa paham terhadap pengambilan keputusan tersebut.

"Sesudah ramai-ramai kita lihat konsepnya, tadi sudah dirapatkan sore, konsepnya nggak ada yang berat-berat, memang sudah begitu-begitu. Ya oleh sebab itu, nggak usah panik, mudah-mudahan pasar ya paham," kata Mahfud.

Mengenai sorotan itu Pemprov DKI melalui Ahmad Riza Patria (Ariza) selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta sempat merespons. Ariza mengatakan keputusan kembali memberlakukan PSBB itu sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

"Sebagaimana juga arahan Pak Presiden, bahwa kita mengutamakan keselamatan dari warga. Itu yang menjadi prioritas pemerintah pusat dan pemerintah DKI sangat mendukung. Kita mengutamakan kesehatan-keselamatan seluruh warga," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Riza berharap keputusan Pemprov DKI memberlakukan PSBB total pada Senin (14/9) dapat dipahami semua pihak. Menurutnya, Pemprov DKI bersama pemerintah pusat juga telah berkoordinasi untuk membahas kebijakan apa saja yang ada selama PSBB.

"Mudah-mudahan kebijakan yang tadi malam diambil yang akan diberlakukan Senin ini, mudah-mudahan bisa dipahami semua pihak, bisa dimengerti, dan Pak Gubernur tadi sudah rapat dengan pemerintah pusat terkait hal tersebut. Pak Gubernur sendiri nanti akan menyampaikan apa hasil dari pertemuan tadi, antara Gubernur dengan beberapa menteri, khususnya pemerintah pusat menyikapi situasi dan kondisi kita," ucapnya. ***