SULUHRIAU, Pekanbaru- Aliansi Mahasiswa dan Pemuda se-Provinsi Riau (AMPR) melayangkan mosi tidak percaya kepada Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Pekanbaru, M Noer yang dinilai gagal dalam menangani pandemi Covid-19 di Pekanbaru.

Hal itu disampaikan oleh Riski Nur Ichsan selaku Ketua AMPR di Perkantoran Walikota Pekanbaru, Jumat (23/10/2020). Surat mosi tidak percaya terhadap Kadiskes Mk Noer tersebut diserahkan kepada Badan Kesbangpol Pekanbaru.

"Kami mengecam keras segala bentuk manipulasi dan komersialisasi penambahan kematian angka Covid-19 di Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru," katanya.

Tak hanya melayangkan mosi tidak percaya kepada M Noer, AMPR juga meminta Walikota Pekanbaru untuk segera mencopot M Noer dari jabatan Kadiskes.

Riski menegaskan ada beberapa poin kenapa AMPR meminta walikota untuk segera mencopot M Noer. Pertama AMPR kecewa dengan keputusan dari mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pekanbaru ini yang lebih memilih cuti panjang selama tiga bulan ketimbang menyelesaikan permasalahan Covid-19 di Pekanbaru. Yang mana selain BPBD, Diskes juga ujung tombak penanganan Covid-19.

"Yang kedua M Noer tidak atau bukan orang yang tepat dalam bidang kesehatan, selanjutnya pernyataan M Noer sangat melukai perasaan dari keluarga korban. Yang mana M Noer mengatakan yang meninggal karena Covid-19 adalah Wirsamsiwarli yang mana merupakan adik kandung dari Wirsamsiwarti sehingga ada kemiripan data, namun pada kenyataanya ibu Wirsamsiwarli hingga saat ini masih sehat," jelasnya.

Dari kesalahan data tersebut, Riski menilai M Noer tidak mau bertanggung jawab dan justru malah menjadikan Puskesmas Karya Wanita sebagai kambing hitam dari permasalahan ini.

"Kami Aliansi Pemuda dan Mahasiswa se-Provinsi Riau menyatakan mosi tidak percaya kepada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau," pungkasnya.

Menanggapi itu, Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT melalui Kepala Bagian Humas Setda Kota Pekanbaru Mas Irba H Sulaiman mengatakan, dalam negara demokrasi bisa saja mahasiswa mengajukan tuntutan dan mosi tidak percaya seperti itu.

"Mahasiswa kan selaku kontrol. Artinya mereka melihat kinerja segala macam. Jadi prinsipnya walikota menampung saja," kata Irba.

Ia menyebut, bisa saja mahasiswa melakukan itu karena melihat ada terjadi hal-hal seperti ini dalam penanganan Covid-19, leading sektornya malah tidak aktif.

"Jadi mereka (mahasiswa) meminta pak wali untuk evaluasi. Mungkin dengan evaluasi itu karena dianggap tidak cocok bisa aja menonaktifkan," jelasnya.

Dikatakan, tuntutan atau pun aspirasi dari mahasiswa ini akan diteruskan ke Inspektorat sebagai instansi yang mengawasi internal termasuk masalah Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Ada pembahasan internal. Aspirasi ini oleh pak wali akan diteruskan ke Inspektorat," tutupnya. (src)