SULUHRIAU- Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, telah menyatakan kesediaan untuk menerima Bintang Mahaputera dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) meskipun tidak hadir dalam penganugerahan di Istana.

Mahfud menyebut Gatot tidak hadir karena sejumlah alasan.

"Presiden pada hari ni telah secara resmi menyerahkan Bintang Mahaputera dan Bintang Jasa kepada sekian banyak orang tadi, dari sekian yang dianugerahi Bintang Mahaputera tadi yaitu bapak Gatot Nurmantyo. Tapi dalam suratnya Pak Gatot Nurmantyo itu menyatakan menerima pemberian bintang jasa ini tetapi beliau tidak bisa hadir karena beberapa alasan, pertama karena ini suasana COVID-19," kata Mahfud dalam video yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (11/11/2020).

Mahfud mengatakan justru karena alasan pandemi COVID-19, penganugerahan digelar dalam dua sesi. Sehingga, kata Mahfud, acara bisa dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari penularan COVID-19.

"Ya justru karena suasana COVID-19 disepakati pada bulan Agustus itu dulu dipecah dua ya, yang separuh bulan Agustus yang separuh sekarang sehingga suasana terpenuhi standarnya," ujar dia.

Meski tak hadir di Istana, kata Mahfud, Gatot tetap akan menerima penghargaan Bintang Mahaputera. Penghargaan tersebut akan dikirim langsung ke kediaman Gatot.

"Oh iya nanti dikirim lagi melalui Sekretaris Militer, beliau kan mengatakan di sini beliau menyatakan menerima ini sehingga, hanya tidak bisa hadir penyematannya," tutur dia.

Versi Kepala Sekretariat Presiden

Informasi mengenai ketidakhadiran Gatot itu sebelumnya disampaikan Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2020). Gatot sudah mengirimkan surat langsung kepada Jokowi terkait alasan ketidakhadirannya itu.

"Pak Gatot mantan Panglima ada bersurat kepada Bapak Presiden tidak hadir, nah isinya mungkin nanti Pak Menko Polhukam yang akan menyampaikan," kata Heru.

Heru mengatakan pihak Istana menghargai sikap Gatot. Namun, Heru menegaskan pemerintah sudah melaksanakan kewajibannya memberikan penghargaan kepada mantan para pejabat.

"Itu haknya beliau yang jelas negara memberikan melaksanakan tugasnya kewajibannya untuk memberikan kepada para mantan-mantan menteri mantan Panglima, Kapolri kepala staf yang memang patut diberikan dan itu kan diproses di dewan gelar kehormatan ada dewan khusus dan itu sudah dilaksanakan," tutur dia. [dtc]