SULUHRIAU - Cendekiawan muslim yang juga mantan rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra, ikut berkomentar terkait pelaporan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Menurutnya, pelaporan tersebut absurd dan tidak masuk akal, jika Din Syamsuddin dilaporkan sebagai radikal. Menurutnya, kelompok yang mengatasnamakan Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB (GAR ITB) yang melaporkan Din Syamsuddin kepada KASN sebagai radikal, anti-Pancasila dan anti-NKRI, jelas mengada-ada.

"Prof Din adalah salah satu guru besar terkemuka UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia memberikan banyak kontribusi bukan hanya pada UIN Jakarta, tapi juga Muhammadiyah dan negara-bangsa Indonesia dengan mensosialisasikan pentingnya dialog dan perdamaian untuk membangun peradaban dunia yang lebih adil," katanya, Jumat, (12/2/2021).

Selain itu, Din sebagai Utusan Khusus Presiden (Jokowi) untuk Dialog dan Kerjasama antar-Peradaban bersama dirinya, merupakan pihak yang melaksanakan Konsultasi Tingkat Tinggi (2019) di Bogor untuk konsolidasi dan penyebaran Wasathiyah Islam.

"Dengan Wasathiyah Islam yang menjadi karakter Islam Indonesia ke dunia global, Islam dapat terwujud sebagai rahmatan lil ‘alamin—Islam yang damai yang kontributif untuk kemajuan peradaban," tuturnya.

Azyumardi mengaku mengenal Din Syamsuddin dengan segala kiprahnya sejak masa mahasiswa karena satu angkatan (1976) masuk IAIN Jakarta. Dirinya, Azra yang pernah menjadi rektor IAIN/UIN Jakarta (1998-2006) mengimbau agar GAR ITB menarik laporannya.

"Jika ada konflik kepentingan terkait dengan posisi Din Syamsuddin sebagai anggota MWA ITB, sebaiknya diselesaikan secara baik-baik di lingkungan almamater-sivitas akademika dengan semangat perguruan tinggi yang berdasarkan obyektivitas dan kolegialitas," katanya.

Lebih jauh lagi, kata Azyumardi, sikap kritis Prof Din Syamsuddin kepada pemerintahan Presiden Jokowi tidak disikapi lingkungan perguruan tinggi secara kontra-produktif dan divisif.

"Kelompok yang mengatasnamakan sebagai kelompok alumni sepatutnya menempuh cara-cara yang tidak menimbulkan perpecahan dan konflik dalam masyarakat," urainya.

Pada saat yang sama, pimpinan KASN dan Kementerian Agama hendaknya dapat menilai masalah ini secara obyektif dan adil. "Dengan begitu dapat diciptakan suasana kepegawaian yang lebih kondusif terkait isyu sosial-politik," kata Azyumardi.

Sumber: Okezone.com
Editor: Jandri