SULUHRIAU, Pekanbaru - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan besarnya potensi kepemudaan di Pekanbaru.

Hal itu disampaikan Abdul Fikri Faqih saat kunjungan rombongan Komisi X DPR RI ke Pemko Pekanbaru, Jum'at (19/3/2021) di kantor Gedung Utama Komplek Perkantoran Tenayan Raya.

Rombongan Komisi X DPR RI disambut Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT, Sekda Kota Pekanbaru Muhammad Jamil, MSi serta jajaran Kepala OPD Pemko Pekanbaru.

"Setelah kami berbincang dengan Wali Kota Pekanbaru, kami melihat potensi besar pada bidang kepemudaan dan bisa berperan di bidang wirausaha, ekonomi kreatif, serta kegiatan lainnya," ujar Abdul Fiqri Faqih.

Ia menilai, apa yang dilakukan Walikota Pekanbaru dalam mengembangkan potensi kepemudaan sudah cukup baik. Namun, Ia menyayangkan potensi ini kurang disuport oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat.

"Sudah 6 tahun tak ada dukungan dana baik dari APBD Riau dan APBN untuk kepemudaan di Pekanbaru. Sementara Pekanbaru saya nilai butuh fasilitas kepemudaan," katanya.

Komisi X berjanji akan memperjuangkan terkait hal ini ke Kemenpora. Karena kepemudaan adalah amanah Undang - Undang (UU). UU Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya.

"Kalau fasilitas pendorongnya masih kurang, bagaimana kepemudaan Indonesia bisa maju," ujarnya.

Sementara itu, Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT mengakui untuk sementara fasilitas kepemudaan di Pekanbaru masih minim. Namun demikian, Pemko Pekanbaru sejauh ini berupaya untuk mensukung seperti kegiatan wirausaha kepemudaan dan kegiatan kepemudaan lainya.

"Kita sampaikan tadi ke Komisi X, sudah 6 tahun kita menjalankan kegiatan kepemudaan murni dari APBD Pemko Pekanbaru. Selama 6 tahun pula kita tak dapat bantuan dari APBD Riau dan APBN," kata Walikota.

Walikota berharap kegiatan kepemudaan di Pekanbaru bisa terus disuport oleh Pemerintah Pusat. (nan)