SULUHRIAU, Pekanbaru- Menindaklanjuti monitoring dari kementerian keuangan (kemenkeu) Pemko Pekanbaru, kembali melakukan refocusing anggaran.

Konsekwensi ini mengharuskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  harus memangkas masing-masing anggarannya maksimal 15 persen.

Terkait hal ini, Kamis (1/4/2021) pihak Pemko dipimpin Sekdako Pekanbaru didampingi Asisten III Maskur dan Kepala BPKAD Pekanbaru Syoffaizal menggelar rapat pembahasan terkait pemangkasan anggaran bersama Kapala OPD di aula kantor Pemko Tanayan Raya.

Dalam rapat tersebut masing-masing OPD melaporkan nominal dan persentase pemangkasan anggaran.

Seperti disampaikan Sekretaris DLHK Pekanbaru Marzuki, dari yang dimintai pemangkasan Rp19, 1 miliar dari sekitar Rp170 miliar anggran DLHK, baru disiasati mencapai Rp1,9 miliar. Pun begitu Marzuki mengatakan, akan berupaya untuk penyesuaian lagi.

Kemudian, Kepala Dinas Perkim Dhani menyampaikan,  angggarannya sudah dikurangi  Rp23 miliar. Dan tunda bayar Perkim Rp60 miliar.

Begitu juga dengan Dinas DP3A, juga memangkas anggaranRp1,3 miliar. Dinaspariwisata sudah juga sudah memangkas anggarannya.

Diskes diminta memangkas anggaran Rp88,8 miliar, namun laporan dalam rapat tersebut, dilaporkan  Rp4,4 miliar. "Nanti kita sesuaikan lagi," kata Sekretaris Diskes Zaini Rizaldi.

Namun dalam rapat juga berkembang wacana upaya memangkas pokir anggota DPRD di OPD mencukupkan pemangkasan anggaran OPD, namun akan dibicarkan lebih lanjut.

Akan Pangkas Sendiri

Usai rapat, Sekdako Pekanbaru, HM Jamil menegaskan, pemangkasan anggaran itu sesuai monitoring Kemeterian. Sanksinya jika tidak dilakukan maka daerah akan tidak dapat tranfer pusat.

Untuk itu ia menegaskan, hari ini semua OPD harus menuntaskan pemangkasan anggaran. "Masih banyak belum melaporkan. Jika tak ditindaklanjuti, kita yang akan pangkas sendiri," katamya.

Dikatakan, Ia memahami ini sangat berat bagi OPD. Ibarat menarik kain sarung, ditarik ke atas, nampak kaki, ditarik ke bawah, nampal kepala," pungkasnya. (sr2)