SULUHRIAU, Meranti- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau melakukan kunjungan kerja (kunker) ke beberapa kecematan dalam rangka memonitoring pembangunan di wilayah kecamatan.

Kecamatan sasaran kunker Komisi I
DPRD Meranti pada Rabu (7/4/2021) yakni Kecamatan Rangsang Barat dan sebelumnya ke Kecamatan Pulau Merbau.

Selain memonitoring atau pengawasan, dewan juga   menghimbau persiapkan data dan pahami aturan hukum di pemerintah Kecamatan.

Kunker ini dipimpin oleh Ketua Komisi I Pauzi, SE., M.I.Kom (Fraksi Golkar) Wakil Ketua Boby Haryadi (FPDI-P), Sekretaris  Al Amin A, S.Pd, (F PKS-Nasdem).

Selain itu, anggota Sopandi, S.Sos (Fraksi PAN), Auzir (Fraksi PKB), Khosairi, S.Hi., M.Pd.i (Fraksi PKB), Dedi Putra, S.Hi (Fraksi PPP), Dr. M. Tartib, SH., M.Si (Fraksi Gerindra), dan Darsini, S.M (Fraksi Demokrat), dan juga diikuti staff di sekretariat DPRD.

Monitoring yang dilaksanakan ke daerah-daerah dimaksudkan agar pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan kedepan disegala aspek.

Disamping juga berdialog, menyampaikan persoalan, menampung aspirasi masyarakat lewat camat dan para Kepala Desa di Kecamatan Rangsang Barat.
 


Kehadiran Komisi I di Kecamatan Rangsang Barat disambut langsung oleh Camat Rangsang Barat, Juita Ratna Sari beserta jajaran pemerintahan Kecamatan Rangsang Barat dan para Kepala Desa di Rangsang Barat.

Dalam pertemuan kunjungan kerja yang dibuka oleh Camat Rangsang Barat, juga diadakan sesi penyampaian tiap-tiap anggota Komisi I yang dipandu oleh Ketua Komisi I dan diakhiri oleh kegiatan dialog antara Komisi I dengan Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Rangsang Barat.

Beberapa Kepala Desa menyampaikan berbagai aspirasi, keluhan dan masukan terhadap berbagai persoalan diantaranya terkait persoalan pemerintahan, pembangunan, hukum dan lain sebagainya.

Diantaranya seperti persoalan infrastrutur jalan penghubung atar desa, persoalan pengelolaan PDAM untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, persoalan pelayanan kesehatan, pengembangan ekonomi masyarakat desa dan lain sebagainya.



Komisi I secara umum menyampaikan bahwa menghimbau agar tetap menjaga sinergitas antara Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten sembari Kepala Desa melakukan pendataaan berbagai potensi pembangunan ekonomi masyarakat di desa serta memperhatikan dan menguasai aturan hukum yang berlaku agar terhindar dari persoalan hukum dikemudian hari dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan.

Penyelesaian segala macam bentuk pendataan administrasi pemerintahan dipandang perlu agar pemerintah desa memiliki data yang konprehensif. Sehingga ketika suatu saat data tersebut diminta atau dibutuhkan untuk berbagai program pembangunan baik ditingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, Pemerintah Desa sudah tersedia.

Seperti halnya Pemerintah Desa perlu mempersiapkan diri dalam menyambut program strategis pemerintah kabupaten yang diprogramkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti terpilih saat ini.

Disamping juga perlunya Pemerintah Desa menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak terkait.

Dari pertemuan tersebut, Komisi I mencatat beberapa aspirasi, keluhan, masukan dan saran dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh Camat, Kepala Desa beserta apatarur pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahannya.



Ketua Komisi I, Pauzi, SE., M.I.Kom menyampaikan, bahwa berbagai masukan, keluhan dan aspirasi yang disampaikan oleh Camat maupun Para Kepala Desa yang berkaitan dengan persoalan di bidang Hukum dan Pemerintahan, akan dibahas pada saat rapat kerja dengan OPD-OPD mitra Kerja Komisi, selebihnya akan disampaikan kepada Komisi-Komisi di DPRD yang membidangi urusan yang terkait persoalan tersebut.

Diakhir kunjungan, Komisi I bersama Camat dan Para Kepala Desa meninjau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Rangsang Barat yang beberapa waktu lalu telah dilaksanakan Launching Layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Administrasi Kependudukan oleh Bupati Kepulauan Meranti, H. Muhammad Adil, SH.

Dengan melihat kondisi UPT Disdukcapil Rangsang Barat saat ini, Komisi I mendukung pembenahan fasilitas UPT dalam upaya meningkatkan pelayanan secara prima kepada masyarakat. Sehingga UPT Disdukcapil Rangsang Barat benar-benar layak menjadi UPT Disdukcapil percontohan nantinya. (Adv/Tom,SR)