SULUHRIAU, Kepri - Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad memimpin rapat koordinasi (rakor) Percepatan Penyerapan Anggaran 2020-2021 bersama seluruh Bupati/Walikota se Kepri, Rabu (14/4/2021) dii Ruang Rapat Utama Lt. 4 Kantor Gubernur Kepulauan Riau.

Dalam kesempatan itu, ia
menyampaikan bahwa percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah merupakan respon dan tindak lanjut dari rapat koordinasi Presiden Jokowi dengan kepala daerah/wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020.

Pesan khusus Presiden Jokowi bahwa dalam pandemi covid19 ini, belanja pemerintah menjadi salah satu pendorong penting untuk pemulihan ekonomi.

"Target pencapaiannya tentu haruslah berkaitan dengan semua kabupaten/kota, baik yang memiliki kepala daerah baru hasil pemilukada yang lalu maupun yang tidak," kata Gubernur. Ansar saat memimpin Rapat Koordinasi Gubernur Bersama Bupati/Walikota Se-Provinsi Kepulauan Riau Terkait Percepatan Penyerapan Belanja Daerah Tahun 2020-2021

Percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah, kata Gubernur Ansar menjadi fokus bersama sesuai arahan Presiden. Setiap pelaksanaannya harus memberikan dampak ekonomi yang signifikan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil analisa Pemprov Kepri, untuk serapan pendapatan dan belanja daerah sebagian kabupaten/kota termasuk provinsi relatif kecil dibanding target dan dibanding tahun sebelumnya diperiode yang sama. Salah satunya disebabkan oleh sistem baru yg harus dipakai yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) menggantikan SIMDA.

"Hari ini kita membahas langkah-langkah cepat dan tepat yang bisa dilakukan. Tidak hanya percepatan belanja yang bersumber dari APBD, tetapi juga yang berasal dari pemerintah pusat terutama Dana Alokasi Khusus (DAK). Kebijakan-kebijakan yang didapat nanti mudah-mudahan dapat menjadi stimulus percepatan," ujarnya.

Ansar juga berpesan untuk tidak fokus pada tenggat akhir kelengkapan persyaratan penyaluran DAK, tapi kejar segera. Karena proses dari lelang ke kontrak butuh waktu, khawatir terjadinya refocusing di APBN, juga untuk segera mengadakan rapat internal rutin perkembangan percepatan realisasi pendapatan belanja daerah baik di tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

Sekdaprov H.T.S Arif Fadilah selaku Ketua TAPD Provinsi Kepulauan Riau dalam paparannya menyampaikan Pagu dana APBD se-Kepri tahun 2021 secara total sebanyak 13,4 triliun. Telah terealisasi sebesar 1,1 triliun atau 8,63%. "Sampai dengan 31 Maret 2021 rata-rata capaian realisasi keuangan kabupaten/kota sebesar 9,42%. Capaian realisasi keuangan kabupaten/kota tertinggi adalah Kabupaten Karimun sebesar 12,68% dan terendah adalah Kabupaten Lingga sebesar 5,94%," papar Sekda Arif.

Untuk pagu DAK Fisik se-Provinsi Kepri sebesar Rp831.396.858.000, dengan rincian DAK Fisik Provinsi Kepri Rp195.771.881.000, dan DAK Fisik Kabupaten/Kota Rp635.624.977.000,

"Kontribusi DAK Fisik bagi mendukung belanja modal di APBD cukup signifikan yaitu mencapai 12% dari total APBD se-Kepri. Oleh karenanya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin," lanjutnya.

Kepala Biro Pembangunan Aris Fariandhi menambahkan DAK Provinsi Kepri sebenarnya dari 5 tahun terakhir selalu terjadi peningkatan. Pengurangan hanya terjadi di tahun 2020 karena terjadi refocusing.

"Saya berharap pelaksanaan DAK fisik betul-betul dimanfaatkan karena merupakan mandatory spending. Selain itu pelaporan DAK fisik yang teratur merupakan salah satu indikator penambahan pagu DAK ditahun berikutnya" ujar Aris.

Sementara itu Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri Teguh Dwi Nugroho melaporkan belanja APBN 2021 yg dialokasikan ke Provinsi Kepri sebesar 14,23 triliun yang Dibagi 3. Belanja kementerian/lembaga 7,12 triliun, Transfer ke Daerah dan Dana Desa 1,65 triliun, dan Dana bagi hasil, Dana Insentif Daerah, Dana Alokasi Umum sebesar 5,46 triliun.

"Yang diharapkan pemerintah pusat pola penyerapan anggaran supaya menjadi stimulus untuk triwulan I paling tidak 15 persen, kalau pola ini bisa dilakukan maka dapat menjadi alat percepatan pertumbuhan ekonomi kita," ungkap Teguh.

Teguh juga menjelaskan bahwa pagu DAK fisik yang tidak merata di Kabupaten/kota karena DAK merupakan proposal based yang berdasarkan usulan daerah. "DAK fisik harus sejalan dengan program prioritas nasional. Jadi saya harap dari pemerintah daerah mempelajari program prioritas nasional, dan mengajukan proposal yang sejalan dengan itu," jelasnya.

Selanjutnya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau Musni Hardi K. Atmaja mengatakan pemulihan perekonomian global diperkirakan semakin membaik. Kecepatan perbaikan ekonomi global ke depan dipengaruhi oleh implementasi vaksinasi di banyak negara serta keberlanjutan stimulus kebijakan fiskal dan moneter.

"Sementara itu untuk nasional strategi untuk memperkuat pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19 sebagai syarat utama dan 5 strategi sinergi antar stakeholder yang salah satunya adalah Akselerasi belanja pemerintah agar multiplier effect-nya signifikan di tahun berjalan terutama belanja modal dan bansos," ungkap Musni.

Turut menghadiri rapat ini Wakil Gubernur Hj. Marlin Agustina secara virtual, Sekretaris Daerah H.T.S Arif Fadilah, Asisten 3 M. Hasbi, pimpinan OPD Provinsi Kepri terkait, Staff Khusus Gubernur Suyono, Bupati dan Walikota se-Kepri dan pimpinan OPD Kabupaten/Kota terkait. [adv, jks/Sr]