SULUHRIAU, Meranti- Laskar Muda Melayu Riau (LM2R) mendatangi Kantor DPRD Kepulauan Meranti beraudiensi, Jum'at (4/6/2021).

Kedatangan rombongan LM2R ini adalah untuk mengadukan berbagai persoalan yang terjadi tepatnya 100 hari kepemimpinan Bupati H Muhammad Adil.

Sebelumnya mereka berniat untuk melakukan unjuk rasa, namun hal itu urung dilakukan karena Bupati tidak berada di tempat.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua LM2R Jefrizal bersama anggotanya diterima oleh Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah didampingi anggota komisi I, Sopandi Rozali dan anggota komisi II, Dedi Yuhara Lubis.

Dalam keterangannya, Jefrizal membeberkan berbagai persoalan menyangkut kebijakan Bupati yang dinilai sangat tidak bijaksana. Dia pun mendorong DPRD untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terhadap Bupati terpilih tersebut.

"Kami akan mendorong dan mensupport DPRD terhadap segala persoalan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Hari ini kami melihat keberanian anggota dewan untuk menyampaikan suara masyarakat di eksekutif masih ngeri-ngeri segar. Hadirnya kami hari ini memberikan support moral kepada dewan untuk berani dan tegas, jangan hanya muncul satu dua orang saja, tapi harus semuanya. Siapa yang tidak menyuarakan aspirasi rakyat terkait honorer, catat namanya, akan kita kutuk mereka, akan kita sampaikan mereka adalah banci," ungkap Jefrizal.

Dikatakan Jefrizal, pihaknya menginginkan anggota legislatif beramai-ramai lebih menyuarakan terkait tenaga honorer yang saat ini memang tidak jadi diberhentikan, namun gaji mereka dipotong hingga 50 persen.

"Kalau hanya diperjuangkan satu dua orang ini tidak akan efektif, oleh karena itu harapan kita mendorong persoalan keadilan terkait honorer. Terkait besaran gaji itu persoalan normatif tergantung kerjasama legislatif dan eksekutif,  tapi paling tidak kami menginginkan langkah kongkrit dewan untuk menentukan sikap keberanian mereka, memperjuangkan dan mempertahankan honorer, hari ini kami masih melihat secara individual terkait kebijakan mempertahankan hal ini, ini masalah serius," kata Jefrizal.

Selanjutnya, menyangkut 100 hari kepemimpinan Bupati H Muhammad Adil, Jefrizal mengatakan pihaknya melihat berbagai macam kejanggalan, salah satunya adalah adanya intervensi khusus yang terjadi di setiap OPD yang dilakukan oleh tim siluman.

"Hari ini kita melihat semacam adanya intervensi khusus yang terjadi di tiap OPD oleh tim 'siluman'. Kita tidak ingin terjadi di pemerintah kita adanya premanisme yang akhirnya akan meluluhlantak kan seluruh kebijakan birokasi dan administrasi. Terhadap tim siluman ini kita tegaskan ke dewan  untuk mengawal habis persoalan ini karena ini bukan persoalan main-main, dimana kehadiran dewan ketika ada sekolompok 'siluman' yang mengintervensi seluruh kebijakan kedinasan, akibatnya mereka bekerja dihantui dengan berbagai persoalan intervensi," ungkap Jefrizal.

Selanjutnya diungkapkan, adanya dugaan tindakan pemerasan yang dilakukan Bupati kepada tiap kepala OPD yang meminta jatah beras untuk dibagikan kepada masyarakat. Begitu juga minuman kaleng yang akan dibagikan sebagai Tunjangan Hari Raya (THR).

"Saya melihat beberapa pesan di WhatsApp kepala dinas terkait permintaan beras oleh bupati, sangat ekstrim bunyinya. Kemudian minta THR berupa air kaleng yang kita duga masuk dalam gratifikasi, ini tidak layak bupati seperti itu, meskipun itu untuk khalayak ramai, tapi kita ada proses, regulasi dan payung hukumnya untuk untuk kepentingan masyarakat. Artinya dewan selaku penyambung lidah rakyat bisa bekerja sama dengan OPD bagaimana untuk menetralisir sehingga mereka bisa bekerja efektif. Ini agak lucu kebijakan Bupati seperti itu tapi tidak ada komplain dari Wakil rakyat," ujarnya.

Adapun poin terakhir yang disampaikannya adalah terkait kondisi sosial kemasyarakatan yang terkotak-kotak akibat adanya sikap egoistis dari pendukung Bupati saat ini.

"Hari ini sangat terlihat jelas adanya masyarakat yang terkotak-kotak, ini diakibatkan egoistis yang dilakukan oleh tim yang satu ini. Kita hari ini berbicara kedewasaan untuk memajukan masyarakat, pemerintah dan daerah kita, kenapa harus dikotak kotak kan, untuk itu dewan harus ambil sikap dan intervensi setiap kegiatan yang diambilnya yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku hanya  karena adanya ego keterpilihan, ego kepemimpinan dan ego kekuasaan. Untuk itu kami menantang anggota DPRD agar bisa bekerja seprofesional mungkin menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan," pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah memahami apa yang telah menjadi gaya kepemimpinan Bupati saat ini.

"Kok seperti ini gaya kepemimpinan beliau, tapi inilah gayanya, kita juga tidak bisa memaksakan merubah stylenya beliau sebagai kepala daerah. Yang penting bagi kami tidak melanggar UU tidak melanggar Perda dan Permendagri atas apa yang dia lakukan, kalau itu yang dilakukan maka akan berurusan dengan pihak hukum nantinya. Bisa saja nantinya lembaga adat yang akan memanggil terkait kepemimpinan Bupati kita, mungkin karena masih baru dan butuh proses pembelajaran, untuk itu mari kita berdoa agar Bupati bisa menjalankan tugasnya dan memenuhi semua janjinya," kata Ardiansyah.

Terkait adanya pemberhentian terhadap tenaga honorer, pria yang akrab disapa Jack itu menjelaskan pihaknya sudah meminta langsung kepada Bupati untuk tidak memberhentikan, untuk itulah Bupati mempunyai kebijakan lain dengan memotong gaji.

Menurut Jack, untuk melakukan pembangunan jangan sampai mengorbankan tenaga honorer, karena  membangun itu tidak hanya fisik dan bukan hanya infrastuktur, ekonomi masyarakat juga termasuk pembangunan dan honorer ini juga bagian dari ekonomi masyarakat.

"Kami sudah meminta kepada Bupati agar mereka tidak diberhentikan yang nantinya berpotensi akan masuk orang yang belum pernah pengalaman bekerja dan juga akan berpotensi ada yang minta suaka meminta kerja kepada bupati dan 30 anggota DPRD, tentu ini akan merepotkan kita semua. Sehingga tidak jadi memberhentikan, namun Bupati juga harus bersikap realistis karena keuangan yang bukan hanya Meranti tapi banyak di tempat lain mengalami defisit. Banyak Bupati menyikapinya dengan berbagai cara, dan Bupati Kepulauan Meranti menyikapinya dengan mengurangi pengeluaran yang menurut dia  pengeluaran terbesar adalah belanja gaji honorer," kata Jack.

Terkait hal itu, dikatakan Jack pihaknya akan menghitung kembali besaran belanja untuk gaji honorer bersama tim Badan Anggaran (Banggar).

"Pengeluaran untuk gaji honorer pertahunnya mencapai Rp80 miliar hampir Rp90 miliar, mungkin ini pandangan Bupati untuk menyelamatkan beban APBD tapi kita belum membicarakan terkait hal ini. Kita belum hitung- hitung angkanya berapa, berapa bisa menghemat anggaran dari Rp90 miliar tersebut, apakah siginifikan atau tidak, lebih banyak manfaat atau mudharat. Nanti akan kita bicara di Banggar," ujar Jack.

Menanggapi pernyataan kenapa sampai detik ini DPRD belum terlalu bersikap terhadap keputusan Bupati itu, Jack mengatakan pihaknya tidak ingin menanggapi sesuatu hal yang belum ada kepastiannya.

"Waktu itu saya sudah berstatemen di media dan itu sudah mewakili 30 dewan dan itu adalah kesepakatan, kami tak mau juga semuanya berbicara, takut nantinya tidak akan singkron. Kami juga sepakat untuk tidak banyak berbicara tentang kebijakan Bupati ini, karena bisa saja berubah dan faktanya kan memang begitu, dan kami tidak mau menyikapi sesuatu yang belum ada kepastiannya dan belum ada secara tertulis karena hanya lisan saja dan itu tidak perlu ditanggapi serius," imbuhnya.

Untuk persoalan lainnya yang telah disampaikan, Jack memilih tidak mau terlalu menanggapinya.

"Tugas kami di DPRD hanya terkait legislasi, penganggaran dan pengawasan, sedangkan persoalan hukum biarkan lah pihak hukum yang menanganinya. Kita sebagai komponen masyarakat ingin masyarakat tetap bersatu, jangan sampai ada yang terkotak-kotak, karena itulah awal dari bibit kehancuran," pungkasnya.

Audiensi ini dikawal dan diaman, Polres Kepulauan Meranti dengan menyiagakan 44 personil polisi yang berjaga-jaga didalam maupun diluar gedung DPRD untuk mengantisipasi hal tak diinginkan. (tmy)