Jum'at, 17 09 2021
Timbulkan Polemik, Pemko Pekanbaru Hentikan Pungutan Parkir di Indomaret dan Alfamart | Pekanbaru dan Dumai Terima Trofi dan Sertifikat TPID Award 2021 | 7 Rekomendasi Lego untuk Anak | Ekspor Riau Alami Kenaikan Hingga 47 Persen, Gubri: Migas Turun, Non Migas Jadi Andalan Riau | Wapres Ma'ruf Amin Tegaskan Pentingnya Literasi Masyarakat Mengenai Wisata Halal | Dorong UMKM Berkembang di Era Digital, DPMPTSP Pekanbaru Bantu Promosi Melalui Program "Geliat UMKM"
 
Tanjung Pinang-Kepri
Manuver Kapal Coast Guard China Ganggu Kedaulatan di Natuna

Tanjung Pinang-Kepri - - Selasa, 14/09/2021 - 10:02:13 WIB

SULUHRIAU, Kepri- Manuver kapal-kapal China di Vietnam yang memasuki kawasan perairan Laut Natuna membuat Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai penjaga teritorial dan yurisdiksi Indonesia pun gerah.

Sebab, jumlah kapal-kapal tersebut mencapai ribuan dan tidak terbaca di radar, melainkan hanya terlihat dengan pandangan mata. Ribuan kapal ini disebut masuk ke Indonesia melalui perairan Laut China Selatan.

"Kalau kita lihat di pantauan radar atau pantauan dari Puskodal kami, sampai saat ini di daerah overlapping itu masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kapal-kapal Vietnam, pantauan radar, termasuk kapal-kapal coast guard China," kata Sekretaris Utama Bakamla Laksda S Irawan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI, Senin (13/9).

"Begitu dilihat kasat mata ataupun langsung pengamatan udara, itu bahkan sampai ratusan, mungkin ribuan kapal yang ada di sana," kata Irawan lebih lanjut.

Tidak hanya itu, Irawan juga mengungkapkan bahwa kapal-kapal China itu kerap mengganggu kegiatan pertambangan kapal milik Indonesia.

Menurut Irawan, kapal berbendera Indonesia di bawah Kementerian ESDM juga tak luput menjadi sasaran.

"Kapal coast guard China pun masih mengganggu atau membayang-bayangi kerja daripada rig noble yang berbendera Indonesia di bawah (Kementerian) ESDM," kata Irawan.

Menghadapi situasi tersebut, Bakamla justru memiliki sejumlah hambatan sarana prasarana. Salah satunya jumlah kapal yang hanya berjumlah 10 unit. Selain itu, Bakamla bahkan tidak mempunyai armada untuk pemantauan udara.

Sebagai informasi, Bakamla adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden RI dan Menko Polhukam dengan tugas utama melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Lembaga ini lahir lewat Perpres 81/2005 dengan nama Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), lalu bersalin nama jadi Bakamla dengan dasar hukum UU 32/2014 tentang Kelautan.

Demi menyiasati keterbatasan dalam menjaga laut RI, Sekretaris Utama Bakamla Laksda S Irawan, menyatakan pihaknya juga bekerja sama untuk meminjam ke TNI AL atau menyewa jika pemantauan udara dibutuhkan.

"Kami kerja sama dengan Kogabwilhan, khususnya wilayah Natuna Utara ini, kami ke Kogabwilhan I dan TNI AU untuk kita melaksanakan kerja sama pemantauan udara," kata dia.

Di sisi lain, Irwan juga mengungkapkan kondisi kapal-kapal Bakamla yang memprihatinkan. Menurutnya, keadaan Laut China Selatan dan Natuna Utara masih dinamis dan bahkan memanas.

Hal itu terlihat dari keberadaan kapal induk Amerika Serikat yang berada di jarak jarak 50 nautical mile (setara 1.852 kilometer) dari Natuna. Sementara, kapal-kapal Bakamla justru belum bisa beroperasi penuh.

Keterbatasan ini, menurut Irwan, berimbas pada pengawasan Bakamla yang tidak bisa optimal. Sehingga, banyak kapal asing memasuki wilayah perairan Indonesia.

"Sampai saat ini pun, bahan bakar kita tidak ada. Kapal kita siap untuk berlayar dan patroli, tapi bahan bakar tidak ada. Sedangkan mereka ada di situ sejak lama, kapal-kapal Vietnam dan coast guard China," tutur Irwan.

Sumber: CNNIndonesia.com
Editor: Jandri




 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Tanjung Pinang-Kepri | Indeks
Pedoman Media Siber | Redaksi
Copyright 2012-2020 SULUH RIAU , All Rights Reserved