SULUHRIAU- Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) bersama 12 organisasi yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam (MOI) menolak Permendikbud RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Permendikbud itu dinilai bermasalah dan meresahkan umat.

Sekjen Ikadi, ustazd Dr Ahmad Kusyairi Suhail mengatakan, Permendikbud no 30 tahun 2021 banyak mengadopsi draft Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Sesksual (RUU-P-KS) yang telah ditolak masyarakat luas di DPR Periode 2014-2019.

Menurutnya, di antara poin krusial yang dikritisi dan ditolak oleh MOI dalam Permendikbud itu antara lain terkait paradigma seks bebas berbasis persetujuan (sexual-consent).

Tentu ini sangat berbahaya, karena aktivitas seksual, standar benar dan salahnya bukan nilai agama melainkan persetujuan dari para pihak." kata ustaz Kusyairi dilansir pers rilis Republika,co.id Rabu (3/11/2021).

"Selama tidak ada pemaksaan, telah berusia dewasa dan ada persetujuan dari para pihak, maka aktivitas seksual itu menjadi halal, meskipun dilakukan di luar pernikahan yang sah. Bukankah ini berarti membuka seks bebas?," katanya lagi.

Dia mengatakan, Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 berpotensi melegalkan dan menfasilitasi perbuatan zina dan perilaku penyimpangan LBGT yang  bertentangan dengan Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

"Semoga Bapak Menteri mendengar suara masyarakat dan segera mencabut Permendikbud ini dan mengganti dengan Permendikbud yang sesuai dengan Pancasila dan norma masyarakat Indonesia," katanya. (*)