SULUHRIAU, Dumai- Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Muhammad Adil meminta PT. PLN (Persero) UP 3 Dumai untuk memberikan layanan sambungan listrik gratis bagi pelaku usaha kecil di wilayahnya.

Hal itu diharapkan mampu memperkuat para pelaku usaha dalam melahirkan bisnis baru ataupun menumbuh-kembangkan dunia usaha di Meranti.

"Kalau terlalu banyak persyaratan dan biaya mahal, orang jadi malas membuka usaha. Ini bisa mengganggu program ekonomi nasional yang dicanangkan Presiden maupun pemerintah daerah," kata Bupati Adil saat menghadiri penandatanganan MoU bersama PT. PLN (Persero) UP 3 Dumai di Hotel Grand Zury Dumai, Rabu (12/1/2022).

Hadir bersama bupati dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Meranti, M. Fahri, Kepala Bagian Ekonomi Setdakab Meranti, Febriadi dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab, Afrinal Yusran.

Adil menjelaskan program strategis pemerintah kabupaten yang dinakhodainya untuk melahirkan 9.500 UMKM di Kepulauan Meranti. Untuk itu dia butuh dukungan dari PT. PLN untuk mendukung programnya tersebut.

"Saya berharap kiranya para pelaku UMKM ini difasilitasi dengan gratis biaya masuk listrik, agar tidak memberatkan mereka yang baru mau memulai usaha," harapnya.

Dia juga menyampaikan beberapa desa di wilayahnya yang belum mendapat pasokan listrik dari PLN, dia berharap bisa ditindaklanjuti. Sehingga program Indonesia terang benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk warga desa di Kepulauan Meranti.

"Kalau sekarang masih ada desa Meranti yang masih menggunakan listrik diesel, ini cukup memberatkan warga karena biaya yang dikeluarkan cukup besar," sebut Bupati Adil.

Terkait kerjasama yang baru ditandatangani tersebut, dia berharap adanya jaminan terhadap kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan (PJJ).

"Melalui kerjasama ini saya berharap potensi PAD bisa lebih maksimal serta dapat berdampak baik bagi masyarakat," tuturnya.

Menanggapi hal itu, Manajer PT. PLN (Persero) UP 3 Dumai, Hendratua Parulian Manurung, menjawab permintaan bupati terkait pembebasan biaya sambung listrik bagi pelaku UMKM di Meranti. Menurutnya, hal itu bisa saja dilakukan dengan cara penggunaan anggaran Corporate Social Responbility (CSR) PT. PLN.

"Bisa saja dilakukan, apalagi Pak Erick Tohir (Menteri BUMN) sudah pernah melakukan hal serupa kepada warga kurang mampu. Saya rasa tindak lanjutnya, pihak Pemkab Meranti bisa menyurati kami secara resmi terkait permintaan tersebut," terangnya.

Kemudian, dia berharap kerjasama yang baru dilakukan tersebut juga dapat memberi peluang pihaknya untuk berbuat lebih bagi mendukung program Pemkab Meranti. Terutama dalam hal peningkatan PAD dari sektor Pajak Penerangan Jalan.

"Kami siap mendukung dan berkerjasama sehingga program bupati dapat berjalan baik kedepannya," ucap Hendratua.

Hadir bersamanya, Manajer Bidang Niaga, Yulfendri, Manajer ULP Selatpanjang, Richard Tambunan dan sejumlah pejabat PT. PLN UP3 Dumai lainnya. (*)