SULUHRIAU- Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal KNB-6 angkut pengeruk pasir laut diduga ilegal di Pulau Rupat, Bengkalis, Riau.

Kapal dengan 10 ABK itu ditangkap saat akan beraktivitas di Pulau Rupat.

Kapal dengan kapasitas 1.500 kubik itu ditangkap Sabtu (12/2/2022) lalu. Tim KKP menangkap kapal yang disewa PT LMU untuk angkut pasir laut.

Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin mengatakan aktivitas di Pulau Rupat itu diduga ilegal. Bahkan Adin mengatakan praktik pengelolaan ruang laut dilakukan tidak sesuai ketentuan.

Dari pengumpulan bahan dan keterangan yang dilakukan, kegiatan penambangan dilakukan PT LMU tidak ada dilengkapi izin PKKPRL yang merupakan jadi salah satu persyaratan mutlak dalam pengelolaan ruang laut.

Sebab Pulau Rupat adalah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dan izin pemanfaatannya seharusnya dari Pemerintah Pusat.

Nakhoda Kapal KNB-6, Irwan Syahputra  mengatakan kapal baru tiba dari Karimun, Kepulauan Riau. Di mana kapal disewa PT LMU untuk angkut laut pasir di Pulau Rupat.

Tidak tanggung-tanggung, kapal dengan kapasitas besar itu mampu mengangkut 1500 kubik pasir saat beroperasi. Untuk memenuhi muatan, hanya butuh waktu 6 jam.

"Kapasitas 1500 kubik pasir. Untuk muat hanya butuh waktu sekitar 6 jam," terang Irwan di Laut Pulau Rupat, Senin (14/2/2022).

Kepada petugas, Irwan mengaku tak tahu jika operasional mereka di Pulau Rupat itu ilegal. Termasuk soal kapan dan berapa lama kapal akan mengangkut pasir laut di Pulau Rupat.

"Saya tidak tahu, kontrak perjanjian hanya urusan kantor. Saya berangkat ke sini kan setelah ada perjanjian di kantor, tidak tahu kalau ini [ilegal]," katanya.

Sebelum tiba di Pulau Rupat, Irwan yang membawa 10 ABK itu mengaku sempat mengalami kerusakan mesin di beberapa lokasi. Setelah perbaikan, kapal akhirnya tiba dan diamankan di Pulau Rupat.

Kapal Pengawas Hiu 01 milik tim Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) melakukan penghentian kegiatan penambangan pasir.

Kegiatan penambangan pasir itu dihentikan, pada Minggu (13/2/2022) lantaran tidak dilengkapi dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di perairan Pulau Rupat, Provinsi Riau.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terus mengambil langkah tegas terhadap praktik pengelolaan ruang laut yang dilakukan tidak sesuai ketentuan.

Untuk diketahui, KKP di era kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono sedang memperkuat pelaksanaan pengawasan pengelolaan ruang laut.

Menteri Trenggono telah menginstruksikan agar pemberian izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dilakukan secara ketat, khususnya bagi aktivitas berisiko tinggi.

Langkah itu dimaksudkan untuk menjaga kesehatan laut, mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ekonomi dan ekologi sesuai dengan prinsip ekonomi biru dimana ekologi harus menjadi panglimanya. (mcr)