SULUHRIAU, Pekanbaru - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar memimpin rapat koordinasi (Rakor) kebijakan pemerintah terhadap larangan ekspor crude palm oil (CPO).

Rakor dihadiri pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda Riau, serta dengan para petani, asosiasi dan perwakilan pengusaha kelapa sawit serta stakeholder terkait di Provinsi Riau.

Gubri menyampaikan, rakor ini dalam rangka untuk mendengar aspirasi, baik dari aspirasi petani berbagai asosiasi, maupun asosiasi pengusaha perkebunan kelapa sawit termasuk PKS.

Ia menerangkan, dalam pertemuan ini juga dibahas tidak adanya kepastian berkaitan dengan pembeli CPO yang sudah mulai menumpuk di PKS ini. Sehingga para petani sulit menjual CPO yang terkumpul. Akibatnya jika selalu ditimbun maka tangki timbun perusahaan dikhawatirkan bisa penuh.

"Itu yang barangkali problemnya, kemudian tadi masih ada petani swadaya belum memiliki kelembagaan belum juga mengadakan kemitraan dengan para pemilik PKS," ujarnya, di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Selasa (17/5/2022).

Syamsuar melanjutkan, berkaitan dengan banyaknya para petani swadaya yang belum menjalin kemitraan dengan PKS, maka ia meminta bupati dan wali kota untuk membantu para petani membangun kemitraan tersebut.

Menurutnya, para petani swadaya yang tidak menjalin kerjasama dengan PKS lah yang banyak terdampak dengan turunnya harga TBS saat ini, karena harga ditentukan oleh pedagang pengumpul atau peron.

"Mereka (bupati/wali kota) sudah siap dan mereka mau memfasilitasi kemitraan antara PKS dengan petani swadaya. Sebab petani swadaya yang berat saat ini, tapi petani yang bermitra yang mereka sudah ada mitranya persoalannya tidak begitu berat, walaupun ada turun (harga TBS) tapi tidak begitu berat," ujarnya.

"Karena itulah kami sarankan, kami minta bupati/wali kota agar bantu petani kita ini agar terjalin kemitraan dengan pemilik PKS," tambahnya.

Disamping itu orang nomor satu di Riau ini juga menginginkan agar para pengusaha sawit di Provinsi Riau untuk bergabung dengan berbagai asosiasi pengusaha sawit di Riau. Menurutnya, kalau para pengusaha bergabung dengan asosiasi akan mempermudah koordinasi dan mempermudah memperoleh informasi.

"Banyak para pengusaha sawit di Riau tapi belum banyak yang tergabung di asosiasi. Makanya kami harapkan para penguasa bisa ikut asosiasi," ujarnya.

Syamsuar menambahkan, ia juga telah menyampaikan permohonan kepada Presiden agar kiranya dapat meninjau kembali larangan ekspor CPO tersebut. Sehingga nantinya diharapkan persoalan ini dapat diatasi.

"Kita tunggu kebijakan pemerintah pusat. Kami dapat informasi Pak Presiden rapat, jadi kita belum bisa berandai. Yang jelas Kapolda, Kejati akan mengawal apa hasil keputusan rapat hari ini. Jangan nanti ada pihak yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, sekaligus menjaga suasana aman dan damai," tutupnya. (mcr)