SULUHRIAU, Pekanbaru- Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyampaikan bahwa dengan memperhatikan capaian indikator makro dan berbagai permasalah yang ada di Sumatera, maka pada rapat koordinasi gubernur (Rakorgub) tahun 2022 mengangkat tema transformasi ekonomi Sumatera dengan lima fokus pembangunan.

Syamsuar mengungkapkan, adapun lima fokus pembangunan tersebut yakni, pemerataan infrastruktur, hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), penguatan jaringan pariwisata dan ekonomi kreatif, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim serta pembangunan rendah karbon.

"Dapat kami sampaikan pada tanggal 27 dan 29 Juni tahun 2022 telah dilaksanakan pembahasan pra rapat koordinasi teknis dan rapat koordinasi teknis untuk merumuskan kesepakatan terhadap fokus-fokus pembangunan," ujarnya, dalam Rakorgub se Sumatera di Premier Hotel Pekanbaru, Kamis (30/6/2022).

Gubri menyebutkan, hasil kesepakatan tersebut menghasilkan lima fokus pembangunan. Yaitu fokus pertama adalah pemerataan infrastruktur dengan mendorong konektivitas jalur logistik Pulau Sumatera.

Kemudian, terkait infrastruktur perbatasan, antara lain mengupayakan penanganan bersama jalan provinsi di daerah perbatasan melalui peningkatan kualitas jalan.

Mengusulkan agar jalan penghubung antar provinsi di perbatasan yang merupakan jalan provinsi untuk ditingkatkan menjadi jalan nasional. Perlunya dukungan untuk Percepatan Penyerahan P3D Pelabuhan Pengumpan Regional dan peningkatan sarana prasarana pelabuhan pada jalur tol laut.

"Terkait Over Dimension Overloading (ODOL), beberapa rekomendasi yang antara lain, komitmen, dukungan dan kerjasama para pihak dalam penanganan ODOL, operasional jembatan timbang di jalan-jalan Provinsi yang terkoneksi dengan jalan Tol dan optimalisasi fungsi terminal tipe, peningkatan jalan yang digunakan angkutan logistik/barang dinaikkan menjadi Jalan Kelas I," ujarnya.

Gubri melanjutkan, fokus kedua pembangunan di Sumatera adalah hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA). Dengan berupaya mendorong pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan atau regulasi tentang pemerataan hilirisasi SDA berbasis komoditi unggulan di Sumatera.

Selanjutnya, menyepakati membentuk forum untuk pengawasan stabilitas harga, ketersediaan dan distribusi, serta akses pembiayaan komoditi pertanian (dalam arti luas) di Sumatera.

Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan petani berbasis korporasi dalam rangka mendukung kawasan sentra produksi pertanian/lumbung pangan di Sumatera dan sebagainya.

"Mengembangkan kawasan industri halal (zona industri halal) di Sumatera. Mendorong Pemerintah Pusat dalam penyusunan master plan kawasan industri dan pemetaan core industri pada masing-masing provinsi, serta sinergi antar kawasan industri yang sudah ada (eksisting) di Sumatera," ungkapnya.

Mantan Bupati Siak ini melanjutkan, fokus ketiga adalah penguatan jaringan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan menyepakati untuk membentuk tim teknis/pokja yang akan merumuskan konsep/tagline pariwisata halal khusus se Sumatera.

Jelasnya, forum menyepakati untuk mempertanyakan ke kementerian terkait tentang rencana pemberlakukan pembatasan entry point pariwisata nasional, forum menyepakati untuk membentuk pokja yang akan merumuskan konsep/tagline festival budaya/ pariwisata/ekonomi kreatif se Sumatera. Forum menyepakati untuk membangun kerjasama di bidang investasi, promosi dan pemasaran pariwisata se Sumatera.

Fokus keempat, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim. Dengan memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan yang bergizi bagi keluarga berisiko stunting, mendorong pemerintah daerah menganggarkan penyediaan beras bio fortifikasi bekerja sama dengan Perum Bulog untuk keluarga berisiko stunting.

Kemudian, perjanjian kerja sama pelayanan kesehatan dan KB, ketahanan pangan, sarana dan prasarana antar provinsi termasuk keluarga yang berisiko stunting pada daerah perbatasan dengan melibatkan sektor terkait.
Mendorong pemerintah pusat untuk membuat regulasi yang lebih spesifik untuk mendorong sinergitas lintas sektor dalam penanganan stunting, kemiskinan ekstrim dan pelayanan kesehatan dan lain lain.

"Meminta kepada kemenkes untuk dana penanganan stunting dalam bentuk DAK tahun 2022 yang sudah menjadi bagian dari APBD Provinsi untuk tidak dibatalkan atau dihenti salur," ucapnya.

Syamsuar menerangkan, fokus kelima adalah pembangunan rendah karbon. Dengan melakukan pembentukan forum "Sumatera Hijau", serta mendorong pemerintah pusat untuk menetapkan turunan peraturan menteri tentang pelaksanaan nilai ekonomi karbon sebagai dasar bagi provinsi untuk menetapkan Perda.

Membentuk Satgas Penertiban Penambangan Tanpa Izin Lintas Provinsi di Sumatera. Menerbitkan Peraturan Presiden tentang Fasilitasi Pasca Izin Perhutanan Sosial. Menerbitkan Peraturan Presiden Pelimpahan sebagian kewenangan pemberian persetujuan lingkungan di luar kebijakan strategis nasional dan PMA.

"Serta mendorong insentif bagi daerah penghasil dan pelaku usaha energi terbarukan. Mendorong dibukanya menu DAK untuk energi terbarukan. Mendorong ekspor energi terbarukan ke Negara tetangga dan mendorong Pemerintah Pusat melalui BUMN untuk percepatan pembangunan PLT energi terbarukan di Sumatera," tutupnya. (mcr, jan)