SULUHRIAU, Lingga -Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, menerima audiensi Rombongan Suku Laut Kabupaten Lingga di Aula Mini Asrama Haji Tanjungpinang, Senin, (18/7/2022).

Sebelumnya rombongan suku laut ini juga telah bertemu dengan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri Adi Prihantara, di hari yang sama.

Rombongan bertemu Ansar, untuk menyampaikan permintaan terhadap penetapan Peraturan Daerah (Perda) mengenai tanah adat dan tanah ulayat di Kabupaten Lingga yang berpengaruh pada kesejahteraan penduduk termasuk suku laut, yang menurut mereka dengan adanya praktik jual beli lahan serta pertambangan pasir laut berpengaruh besar pada hasil tangkapan nelayan.

Ansar, yang menerima audiensi dengan terbuka berkomitmen akan terus memperhatikan kesejahteraan masyarakat Kepri, termasuk suku laut dan masyarakat pesisir lainnya. Pembahasan kemungkinan penetapan Perda tanah adat dan tanah ulayat juga termasuk di dalamnya.

“Akan kita bahas kemungkinannya terlebih dahulu, karena harus mengikuti peraturan perundangan yang berlaku, kemudian apakah ada Perda mengenai hal yang sama di daerah lain,” kata Ansar.

Ansar juga menekankan perlunya referensi akademis dengan tujuan memperoleh informasi pasti mengenai asal usul keturunan, supaya sejarah menjadi satu alur dan tidak membingungkan.

Sebab, menurut Ansar, sudah terlalu banyak kelompok-kelompok tertentu yang ‘mengklaim’ silsilah dan asal usul keturunan Kesultanan Riau-Lingga yang berpotensi menimbulkan konflik pada saat penetapan Perda tanah adat dan ulayat tersebut.

“Beri kesempatan pada kami untuk bahas ini dulu ya, cari referensi hukum, supaya jangan nanti jika sudah ditetapkan tanah adat dan ulayat-nya malah menimbulkan konflik. Maka harus didudukkan betul-betul,” ujar Ansar.

Di hadapan perwakilan suku laut, Ansar pun memaparkan programnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan suku laut terutama yang berada di wilayah Kabupaten Lingga.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri akan menganggarkan kurang lebih Rp 7 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 untuk pembangunan 200 unit rumah bagi suku laut di Kabupaten Lingga dengan konsep swakelola.

Menurut Ansar, pembangunan rumah suku laut di Lingga didahulukan, sebab populasinya yang cukup banyak. Ansar berkomitmen untuk membangun rumah-rumah tersebut dengan kualitas yang baik, supaya bertahan.

Saat ini, Ansar berfokus bagaimana semua masyarakat pesisir, termasuk suku laut rumahnya bisa memiliki sertifikat.

“Tahun depan GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) akan dilaksanakan di Kepri. Bersama Kejati dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan kita lakukan percepatan reforma agraria supaya masyarakat pesisir memiliki kepastian hukum dan hak atas tanahnya. Nantinya sertifikat tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk fasilitas kredit pemerintah,” imbuh Ansar.

Ansar juga berkomitmen untuk terus mendorong program ‘Kepri Terang’, di mana dalam setahun menjabat, sudah hampir 5000 rumah di pulau-pulau se-Kepri tersambung listrik.

Pada kesempatan itu, Ansar didampingi Sekdaprov Adi Prihantara, Kepala Dinas (Kadis) Perkim Kepri Said Nusyahdu, Kadis ESDM Kepri M Darwin, Kadis PMD Dukcapil Kepri Misni, Perwakilan Dinas Kebudayaan Kepri, serta Perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri. (jks).