SULUHRIAU, Pekanbaru - Gelombang unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat menolak kenaikan BBM ke DPRD Riau terus berlanjut.

Hari ini Kamis (8/9/2022) siang,   ribuan massa dari Mahasiswa Universitas Riau (Unri) berunjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Riau.

Pada aksi unjuk rasa ini mahasiswa berorasi terkait penolakan kenaikan BBM.  Dalam orasinya, Kordinator Lapangan aksi Khairul Basar menyampaikan kebijakan mengumumkan kenaikan harga BBM Bersubsidi akan berdampak pada seluruh sektoral.

"Siapa tang akan menjadi korban paling sekarat dengan kebijakan ini ? Tentu, rakyat kecilah, "teriaknya dalam orasi tersebut.

Mahasiswa meminta Ketua DPRD Riau Yulisman menemui mereka dan mendengar aspirasi mahasiswa.

Akhirnya Ketua DPRD Riau Yulisman bergabung ke dalam kerumunan massa. Yulisman didampingi Zulkifli Indra dan Mardianto Manan menemui mahasiswa dan menghasilkan kesepakatan, antara lain DPRD Riau harus menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada pemerintah pusat.

Mahasiswa juga ingin kesepakatan soal tuntutan itu diterbitkan di website resmi DPRD Riau. Mahasiswa memberikan waktu sampai pukul 10.00 Wib besok.

Tuntutan mahasiswa yang harus diteruskan DPRD Riau ke pemerintah pusat  yakni:

1. Mendesak dan menuntut pemerintah pusat untuk mengembalikan harga BBM Bersubsidi(Pertalite nonsubsidi Rp10.000 menjadi Rp7.650, Pertamax nonsubsidi Rp16.800 menjadi Rp12.500, Solar Nonsubsidi Rp7.200 menjadi Rp5.150) dan menjamin ketersediaan BBM subsidi di daerah khususnya Provinsi Riau.

2. Mendesak dan menuntut Pemerintah Pusat untuk menunda pengesahan RKUHP serta menjamin keterbukaan draf RKUHP, keterlibatan masyarakat yang sejati dalam perancangan RKUHP serta segera merevisi kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP (Terdapat pada pasal 218,219, 220, 351, 325 dan pasal 256).

3. Menuntut Pemerintah Pusat untuk mendesak Kemendikbudristek segera mengeluarkan putusan berdasarkan hasil Rekomendasi satgas PPKS UNRI terhadap Dekan FISIP non aktif.

4. Mendesak dan menuntut Pemerintah Pusat dan Daerah untuk segera menstabilkan harga bahan pokok serta menjamin ketersediaan bahan pokok di Indonesia khususnya Provinsi Riau.

5. Mendesak dan menuntut Pemerintah Pusat dan Daerah untuk segera menyelesaikan Konflik Agraria di seluruh Indonesia serta menyediakan sistem mutakhir terkait data agraria.

6. Mendesak dan menuntut pemerintah pusat agar dapat mengkaji kembali PERMENTAN No. 10 tahun 2022 yang mengatur tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sektor pertanian terkhusus pasal yang mengenai komoditi yang mendapatkan pupuk subsidi serta memastikan keterbukaan informasi pertanian.

7. Menuntut dan mendesak pemerintah pusat dan daerah Untuk meningkatkan aksesibilitas energi, memajukan pembiayaan energi dan meningkatkan penggunaan teknologi bersih.

Usai ditemui ketua dan anggota DPRD Riau, mahasiswa bubar meninggalkan gedung DPRD.

Aksi unjuk rasa ini, dikawal ketat ratusan petugas Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau), Polresta Pekanbaru, Sat Brimob Polda Riau dan Polisi Pamong Praja. (sns,src)