SULUHRIAU- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa tiga saksi kasus dugaan suap terkait pengurusan izin Hak Guna Usaha (HGU) di Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau.

Ketiga saksi tersebut yakni, Direktur PT Adimulia Agrolestari, Riana Iskandar; Staf Legal PT. Peputra Supra Jaya, Fitriawati, serta Kabid Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kanwil Maluku Utara tahun 2018, Tentrem Prihatin.

Ketiga saksi tersebut dikorek keterangannya oleh penyidik soal aliran uang dugaan suap untuk mantan Kakanwil BPN Riau, M Syahrir (MS). M Syahrir merupakan tersangka penerima suap pengurusan izin HGU PT Adimulia Agrolestari.

"Ketiga saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan aliran penerimaan uang oleh tersangka MS dari pengurusan izin HGU," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (9/12/2022).

Sementara itu, dua saksi lainnya dalam perkara ini tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan KPK. Kedua saksi tersebut yakni, Wiraswasta, Alexson dan seorang PNS, Mawarna Sulbahri. KPK bakal segera menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap keduanya.

"Kedua saksi tidak hadir dan tanpa konfirmasi alasan ketidakhadirannya. Pemanggilan ulang oleh tim penyidik segera disampaikan," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Adimulia Agrolestari (PT AA) di Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau.

Ketiga tersangka tersebut yakni, mantan Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau, M Syahrir (MS); Pemegang Saham PT Adimulia Agrolestari, Frank Wijaya (FW), serta General Manager PT Adimulia Agrolestari, Sudarso (SDR).

Syahrir ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan Frank dan Sudarso, tersangka pemberi suap.

Sumber: Okezone.com
Editor: Jandri