SULUHRIAU, Pekanbaru- Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Brigjen TNI (Purn) Edy Afrizal Natar Nasution memimpin apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Provinsi Riau tahun 2023 di Halaman Kantor Gubernur, Selasa (21/3/2023).

Wagub Edy Nasution menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau pada 13 Februari 2023 telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 191/11/2023.

"Alhamdulillah pada hari ini kita menggelar apel Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan," kata Edy Nasution.

"Tujuan digelarnya acara ini adalah untuk memastikan kesiapsiagaan Provinsi Riau dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan sehingga setiap instansi dan stakeholder yang tergabung didalam Komando Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau dapat mempersiapkan segala sesuatunya seperti sarana dan prasarana serta sumber daya yang ada," tambahnya.

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa bencana kebakaran hutan dan lahan serta asap yang ditimbulkannya di Provinsi Riau sudah terjadi secara berulang yang menyebabkan kerugian, seperti sekolah harus diliburkan, jadwal penerbangan pesawat yang harus ditunda, bahkan dibatalkan dan sebagainya.

Di sisi lain, masyarakat menderita penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) akibat asap, sehingga sudah seharusnya kita mencari solusi yang tepat agar permasalahan bencana asap ini dapat teratasi.

Luasnya sebaran lahan gambut yang di Provinsi Riau yang mencapai sekitar 5,095 juta hektar atau sekitar 52% dari total lahan gambut di Pulau Sumatera merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam pengendalian karhutla.

"Lokasi kebakaran yang sulit dijangkau, serta ketiadaan sumber air akibat kanal atau embung yang mengering juga menjadi kendala," jelasnya.

"Pemerintah Provinsi Riau telah berusaha untuk memberikan upaya yang terbaik dengan mengerahkan sumber daya yang kita miliki," imbuhnya.

Pemerintah Daerah dengan didukung dan didampingi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan segala upaya penanggulangan dengan tidak mengenal hari libur, seperti pengerahan Satgas Bidang Pemadaman Darat (TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD Damkar, Kelompok Masyarakat Peduli Api/MPA).

Selain itu, Satgas Bidang Perawatan dan Pelayanan Kesehatan, Satgas Bidang Penegakan Hukum, Satgas Bidang Pemadaman melalui udara dengan menggunakan Water Bombing dan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

"Kita tidak menyerah dengan keadaan," tegasnya.

"Maka dari itu kami berharap seluruh intansi dan stakeholder lainnya dapat berkoordiansi dan berkolaborasi dalam menanggulangi bencana karhutla, saling bahu-membahu dan bekerjasama dalam mewujudkan Riau Bebas Asap Tahun 2023," pungkasnya.

Sebagai informasi, dari prediksi BMKG terdapat potensi terjadinya El Nino setelah 3 tahun terakhir 2020, 2021, 2022 terjadi La Nina. Sehingga diperkirakan akan terjadi peningkatan potensi karhutla seperti yang terjadi di tahun 2019.

Musim kemarau periode pertama terjadi pada Februari sampai dengan bulan Maret 2023 di sebagian wilayah Riau, terutama bagian Utara. Sedangkan musim kemarau periode kedua diperkirakan dimulai pada bulan Juni 2023.

Setelah apel kesiapsiagaan karhutla berlangsung, Wagubri Edy Nasution dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau juga menyerahkan pengahargaan atas partisipasi berbagai pihak dalam rangka penanggulangan bencana karhutla di Provinsi Riau tahun 2022 lalu. (mcr)