SULUHRIAU - Kabinet Keamanan Israel mengadopsi deklarasi untuk "mencegah runtuhnya Otoritas Palestina" sambil menuntut diakhirinya "aktivitas anti-Israel".

Hal tersebut diungkapkan kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Minggu (9/7/2023).

Pemungutan suara oleh para menteri Israel, yang tidak menyertakan rencana khusus, terjadi beberapa hari setelah serangan militer besar-besaran di kota Jenin di Tepi Barat yang diduduki yang menewaskan 12 warga Palestina serta satu tentara Israel.

Sebelumnya, Pemerintah sayap kanan Netanyahu pada Januari mengumumkan serangkaian sanksi terhadap Otoritas Palestina pimpinan Mahmud Abbas, yang secara nominal menguasai sebagian Tepi Barat, atas desakan agar pengadilan tinggi PBB mengeluarkan pendapat penasehat tentang pendudukan Israel.

Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh mengatakan pada saat itu sanksi Israel ditujukan untuk "mendorong Otoritas Palestina ke tepi, secara finansial dan kelembagaan" dan bagian dari "perang baru melawan rakyat Palestina".

Kabinet keamanan Israel pada Minggu memilih rancangan keputusan yang diajukan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mengatakan "Israel akan bertindak untuk mencegah runtuhnya Otoritas Palestina," kata kantor perdana menteri dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP.

Deklarasi tersebut juga menghadirkan serangkaian tuntutan kepada Otoritas Palestina untuk "menghentikan aktivitas anti-Israelnya di arena hukum-diplomatik internasional" serta "hasutan" dan "pembangunan ilegal di Area C" di Tepi Barat, yang berada di bawah kendali Israel.

Adapun, Hampir tidak mungkin bagi warga Palestina untuk mendapatkan izin konstruksi di Area C, yang mencakup sekitar 60% wilayah tersebut.

Tuntutan lain adalah untuk menghentikan "pembayaran kepada keluarga teroris", mengacu pada tunjangan yang diberikan oleh PA kepada keluarga Palestina yang dibunuh oleh pasukan Israel dan keluarga tahanan di penjara Israel, atau tahanan itu sendiri, termasuk mereka yang dihukum karena membunuh orang Israel.

Sebagai bagian dari sanksi yang diberlakukan pada Januari, Israel menahan pendapatan pajak puluhan juta dolar dari Otoritas Palestina atas dukungan keuangannya untuk militan.

Pemerintah Israel juga memerintahkan moratorium rencana pembangunan Palestina di beberapa bagian Tepi Barat, yang telah diduduki Israel sejak Perang Enam Hari 1967.

Pernyataan Minggu dari kantor Netanyahu mengatakan perdana menteri dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant akan memberikan "langkah-langkah untuk menstabilkan" Otoritas Palestina yang diperangi.

Media Israel mengatakan langkah-langkah yang diusulkan mungkin termasuk pembentukan zona industri untuk warga Palestina di Area C Tepi Barat dan langkah lain untuk mendukung ekonomi Palestina.

Sumber: cbcindonesia com
Editor: Jandri