SULUHRIAU, Pekanbaru- Pj Walikota Pekanbaru Muflihun, mengaku setiap hari banyak menerima laporan masyarakat melalui WhatsAppnya terkait parkir.
Untuk itu dengan tegas Pj Walikota Pekanbaru menyampaikan agar masalah pengelolaan parkir ini dipelajari oleh pihak terkait untuk meminimalisir masalah dan keluhan masyarakat.
Laporan berkisar, soal masyarakat merasa dirugikan, misalnya beli air mineral harga hanya Rp2.000, parkir kena Rp2.000. Kemudian foto copy hanya Rp500, tapi warga dipungut parkir Rp.2000. Lebih parah lagi laporan dan keluhan warga katanya, warga singgah di toko tapi barang dicari tidak ada, parkir tetap kena Rp2.000.
"Tolong pak Kajari dan terkait lainnya pelajari hal ini, bbagaimana solusinya sehingga masyarakat tidak mengeluh," ujar Pj Walikota Pekanbaru mengawali arahannya dalam rapat Forkopimda Pekanbaru digelar di Gedung Balai Prajurit Pulanggeni Batlyon Komando 462 JaIan Inpres Pekanbaru, Selasa (3/10/2023) sore.
Rapat Forkopimdo Pekanbaru ini dihadiri hampir semua unsur Forkopimda, seperti Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Jefri RP Siagian, Dandim 0301/Pekanbaru Kolonel Kav Yuli Eko, Kajari Pekanbaru, Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru Asep Sontani Sunarya, Ketua Pengadilan Pekanbaru, Negeri Pekanbaru Dr. Dahlan, M.H. Ketua DPRD Pekanbaru M Sabarudi, Kaban Kesbangpol Pekanbaru Syoffaizal.
Kemudian, hadir juga Kadis Pers Lanud Roesmin Nurjadin Kolonel Adm Efrizal Syah, S.A.P., M.I.Pol., Kepala BPBD Pekanbaru, Zarman Chandra, Kadis Kebersihan dan Pertamanan Hendra, Kadishub Yuliarso, sejumlah camat dan undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Muflihun menegaskan, dalam pengelolaan parkir jangan sampai meresahkan masyarakat. "Saya tiap hari ratusan WA yang masuk ditanya tentang ini (parkir). Jadi tolong pelajari lagi sistim perpakiran, mengapa seperti itu (keluhan masyarakat), jangan buat masyarakat mengeluh," katanya.
Apa yang disampaikan Pj Wako itu, senada dengan apa yang menjadi keluhan masyarakat di lapangan. Disamping tidak adanya pertimbangan atau dispensasi parkir ini bagi warga, misalnya tidak ada yang dibeli di toko, tapi tetap bayar parkir, warga juga mengkritik nyaris tidak ada tempat yang tidak dipungut parkir.
"Kadang kita jengkel, setiap bergerak ada parkir, ada nggak auditnya tentang hasil parkir ini, sehingga benar-benar tepat sasaran, " ujar salah seorang warga, Anis (45) sembari mengatakan sangat merasakan dampak ini.
Selain masalah parkir, Walikota juga menyampaikan banyaknya WashApp yang masuk terkait laporan dan keluhan warga tentang masalah sampah yang tidak diangkut.
"Tolong ini diatasi, mengapa tidak ada perubahan, rasanya percuma saja apa yang kita lakukan, ini-ini aja yang kita urus, coba begaimana solusi masalah ini," katanya ditujukan kepada Kadis Kebersihan dan terkait lainya.
"Saya pantau di lapangan, pukul 09.00 Wib masih banyak sampah di TPS, mengapa tidak diangkut, anggaran sudah kita sediankan, petugas juga ada" katanya.
Sementara itu, Kadishub Pekanbaru, Yuliarso menyikapi soal keluhan warga ke Pj Wako soal parkir, Yuliarso menyampaikan penekanan tentang tengah adanya draft rancangan usulan Ranperda. Bahkan, ia menjelaskan, ada kriteria-kriteria lokasi penarikan parkir.
Namun, salah seorang peserta rapat mengatakan, apa yang disampaikan Pj Wako belum terlihat solusi dari jawaban Kadishub itu. "Pertanyaan mengapa harus seperti dikeluhkan warga itu, (Beli Aqua hanya Rp2.000 parkir Rp2.000)," kata sumber yang ikut rapat tersebut.
Sedangkan, Kadis DLHK Pekanbaru, Hendra menyikapi apa yang disampaikan Pj Wako itu, mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai solusi mengatasi persalahan sampah.
"Sampah yang menumpuk di TPS itu, sampah susulan dibuang warga di luar jam pembuangan sampah yang telah ditentukan, itulah sebab mengapa ada sampah di TPS," jelas Hendra.
Namun, atas jawaban Hendra, Pj wako justru mempertanyakan bagaimana pola pembuangan sampah yang dilakukan pihak Dinas Kebersihan.
Ia meminta ke depan Dinas Kebersihan dan terkait lainnya tingkatkan koordinasi dan tingkat penanganan sampah ini sehingga tidak masalah ini saja yang terus diurus.
Permasalahan sampah ini makin alot dibahas dalam rapat Forkopimda tersebut. Ada unsur Forkopimda mmenyarankan selain dinas terakit juga perlu keterlibatan camat dan lurah secara intensif dalam penanganan sampah. (sr3 )
