SULUHRIAU, Natuna -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna Marzuki, SH dari Partai Gerindra, Daerah Pemilihan (Dapil) III melaksanakan reses di Desa Selaut, Kecamatan Bunguran Barat, Senin (6/11/2023).

Reses ini merupakan reses ke-3 Tahun Anggaran 2023 bagi anggota  DPRD Natuna. Masyarakat setempatpun menyampaikan berbagai persoalan di wilayah mereka ke anggota DPRD Natuna yang reses tersebut.

Marzuki, yang juga Ketua Komisi II DPRD Natuna itu menyampaikan, bahwa pada reses yang ke-3 tahun  ini memilih lokasinya di Desa Selaut yang merupakan bagian dari Kecamatan Bunguran Barat, karena ada berbagai persoalan pembangunan di wilayah itu.

“Kita pilih reses di Desa Selaut karena disini ada beberapa persoalan penting diperhatikan. Seperti pembangunan," katanya, Senin (6/11/2023).

Ia mengatakan, seperti diketahui di desa ini ketika musim angin Utara mengalami gelombang yang sangat tinggi, sehingga dibutuhkan penahan gelombang atau ombak yang terbuat dari batu atau pun kubus.



Sekretaris DPC  DPC Gerindra Natuna ini juga menjelaskan, yang paling menyedihkan lagi kondisi pelabuhan di Desa Selaut ini, sudah sangat perlu direvitalisasi karena bangunannya telah dimakan usia, dikhawatirkan roboh.

“Selain kondisi pelabuhan yang, ternyata ada lagi keberadaan Puskesmas Pembantu (pustu) yang juga bangunannya memprihatinkan dan perlu segera direhab. Dari informasi disampaikan masyarakat di desa ini, sudah tidak bisa lagi digunakan, karena kondisi atap dan plafonnya sangat memprihatinkan, tidak layak untuk ditempati,” jelas Marzuki.

“Apa yang disampaikan oleh masyarakat ini tentunya di tampung dan akan dikoordinasikan kepada Pemerintah Kabupaten Natuna, agar beberapa usulan tersebut bisa terealisasi di tahun yang akan datang,” tambah Marzuki.



Kegiatan reses Marzuki yang merupakan calon legislatif DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada pileg 2024 nanti, sedikit berbeda di lakukan. Kegiatan reses di rumah penduduk, tapi tetap menghadirkan perangkat desa.

“Kenapa saya undang perangkat desa, ini supaya tidak ada jarak antara rakyat dan wakilnya. Kalau dilaksanakan di gedung pertemuan terkadang banyak subtansi persoalan yang tidak tersampaikan, karena ada rasa sungkan dan lain sebagainya,” pungkas Marzuki. (Adv, zul)