SULUHRIAU, Pekanbaru - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2024 resmi disahkan melalui rapat paripurna DPRD Riau sebesar Rp11,02 triliun pada, Rabu (29/11/2023) di Gedung DPRD Riau.

Jika dilihat pada postur APBD Riau 2024, terjadi defisit antara pendapatan dengan belanja. Untuk belanja daerah diperkirakan mencapai Rp11,02 triliun sedangkan pendapatan sebesar Rp10,06 triliun.

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau Kelmi Amri menyampaikan anggaran 2024 sebesar Rp11.020.380.657.451 tersebut terdiri dari:

Pertama pendapatan daerah Provinsi Riau tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp10.061.898.797.594.

Kedua, belanja daerah Provinsi Rau tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp11.020.380.657.451 meliputi, belanja operasi sebesar Rp6.427.157.657.615.

Belanja modal sebesar Rp2.301.179.063.557, belanja tidak terduga sebesar Rp40 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp2.252.043.936.279.

"Sedangkan untuk memenuhi belanja mandatori wajib pelayanan dasar, alokasi anggaran  terdistribusikan untuk fungsi pendidikan sebesar 26,68 persen, fungsi kesehatan sebesar 11,86 persen, penguatan aparatur pengawasan internal pemerintah sebesar 0,48 persen, penguatan sumber daya manusia 0,27 persen, belanja pegawai sebesar 23,43 persen, dan belanja infrastruktur pelayanan pablik sebesar 40,25 persen," jelas Amri.

Ketiga, pembiayaan daerah Provinsi Riau tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp958.481.859.857 yang diperoleh dari perhitungan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya.

Ia berharap pelaksanaan APBD 2024 lebih  baik untuk memajukan pembangunan Riau.

Sementara itu, Gubernur Riau (Gubri), Edy Natar Nasution usai mengikuti sidang paripurna mengatakan, defisit anggaran pada APBD Riau 2024 tersebut akan ditutupi dengan masukkan anggaran dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SilPa tahun 2023.

"Terdapat defisit Rp958 miliar yang akan tutupi dengan penerimaan bersumber dari SiLPA tahun 2023 sebesar Rp800 miliar," ujarnya.

Dengan sudah disahkan APBD murni Riau tahun 2024 tersebut, maka proses selanjutnya draf APBD tersebut akan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.

Edy Nasution berharap pelaksanaan APBD Riau tahun 2024 ini bisa dengan baik untuk membangun Riau lebih maju dan bisa mensejahterakan masyarakat Riau.

"APBD ini harus digunakan dengan konsisten, efisien dengan mematuhi undang-undang yang berlaku untuk pembangunan Riau yang berkelanjutan. APBD kita gunakan untuk menciptakan perubahan yang positif," pungkasnya. (src, mcr)