SULUHRIAU, Tel Aviv - Pemerintah Israel memberikan reaksi keras atas disetujuinya resolusi gencatan senjata segera di Jalur Gaza oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), setelah Amerika Serikat (AS) memberikan suara abstain dan tidak menggunakan hak vetonya.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (26/3/2024), sebanyak 14 negara anggota Dewan Keamanan PBB memberikan suara dukungan untuk resolusi yang menuntut gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas yang berperang di Jalur Gaza selama lima bulan terakhir.

AS, sebagai salah satu negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto, memutuskan untuk memberikan suara abstain dalam voting resolusi tersebut yang digelar pada Senin (25/3/2024) waktu setempat.

Suara abstain dari AS itu meloloskan resolusi gencatan senjata di Jalur Gaza untuk pertama kalinya oleh Dewan Keamanan PBB setelah Washington, yang merupakan sekutu Tel Aviv, sebelumnya selalu menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi serupa.

Resolusi yang berhasil disetujui itu "menuntut gencatan senjata segera di bulan Ramadhan yang dihormati oleh semua pihak yang mengarah pada gencatan senjata berkelanjutan yang bertahan lama, dan juga menuntut pembebasan semua sandera dengan segera dan tanpa syarat".

Reaksi keras pun diberikan oleh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu yang menyebut kegagalan AS memveto resolusi tersebut merupakan "kemunduran yang jelas" dari posisi sebelumnya, dan akan merugikan upaya perang Israel serta upaya untuk membebaskan lebih dari 130 sandera yang masih ditahan Hamas.

Netanyahu juga mengumumkan pembatalan rencana kunjungan delegasi tingkat tinggi ke Washington, yang dijadwalkan untuk membahas rencana operasi militer Israel ke kota Rafah, Jalur Gaza bagian selatan.

"Menyoroti perubahan posisi Amerika, Perdana Menteri Netanyahu memutuskan bahwa delegasi tidak akan pergi," tegas kantor PM Israel dalam pernyataannya. (detik.com)