SULUHRIAU- Pemerintah daerah termasuk Kabupaten Kampar kembali mewujudkan komitmennya dalam memberikan kemudahan mengakses pelayanan publik, salah satunya melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).

Dalam mengakselerasi hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas secara langsung meresmikan 15 MPP secara serentak se-Indonesia, Senin (24/6/2024).

Sebelelum peresmian secara langsung, Azwar Anas menyampaikan bahwa Kelima belas MPP yang diresmikan tersebut diantaranya Kabupaten Kampar, Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Selanjutnya, Kabupaten Dharmasraya, Tanah Datar, Muaro Jambi, Rejang Lebong, Bogor, Indramayu, Jombang, Mojokerto, Bima, Timor Tengah Selatan, Gunung Mas, Buton, Kolaka, serta Kota Depok.

Dalam arahan singkatnya, Azwan Anas menyampaikan bahwa MPP lahir sebagai salah satu model intervensi dan terobosan pemerintah dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat atas pelayanan publik yang lebih modern, efisien, dan profesional.

“Penyelenggaraan Mal pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh jenis pelayanan yang ada di sebuah pemerintah daerah ke dalam satu tempat dan terintegrasi dalam sebuah sistem, ujarnya.

Dengan demikian, Azwar menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada semua MPP yang telah diresmikan termasuk 15 MPP ini yang baru saja diresmikan dan kedepan Azwar menegaskan agar setiap MPP melakukan survei setiap satu kali 6 bulam kepada Publik.

“Saya berharap MPP yang telah diresmikan, jangan sampai tidak berjalan sesuai dengan semestinya dan alhirnya diturunkan kembali menjadi pelayanan satu pintu,"terang Azwar.

Sementara itu Pj Bupati Kampar Hambali, yang hadir pada kegiatan tesebut, menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu kampar sendiri telah melakukan Soft Launching MPP kabupaten kampar.

"Dimana untuk MPP Kampar sendiri, saat ini memiliki sebanyak 16 loket dari berbagai eleman dengan 265 layanan,"terangnya.

Untuk diketahui juga, bahwa Kabupaten Kampar beberaoa waktu yang lalu juga telah mendapatkan Penghargaan Pelayan Publik terbaik dari Ondbusman Republik Indonesia,"ucap Hambali.

Sementara itu,Plt Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Akik Dwi Suharto Rudolfus, dalam kesempatan itu juga menyampaikan, bahwa hingga saat ini telah terbentuk sebanyak 191 MPP.

"Dengan diresmikannya 17 MPP tersebut maka akan menambah jumlah MPP yang tersebar di ndonesia menjadi 208 MPP,"ujarnya.

Diharapkan, kedepannya seluruh penyelenggara MPP dapat memanfaatkan platform MPP Digital yang nantinya akan menjadi bagian dari pelayanan terintegrasi yang ada dalam Portal Pelayanan Publik," pungkasnya. (mcr)