SULUHRIAU, Pekanbaru- Di tengah masih ruwetnya penanganan sampah pasca diputusnya kontrak pengelolaan sampah dengan PT Ella Pratama Perkasa (EPP) oleh Pemko Pekanbaru.

Masa transisi ini, penanganan sampah yang menumpuk di sejumlah titik masih sistem gotong royong melibat semua pihak. 

Namun, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tetap berupaya mencari solusi penanganan sampah, termasuk penyediaan depo (titik penampungan sampah sebelum dibwa ke TPA).

Kemudian juga sakaligus menindak tegas praktik pembuangan sembarangan yang selama ini terjadi di pinggir jalan maupun lahan kosong.

Wakil Walikota Pekanbaru Makarius Anwar mengatakan, Pemko telah menyiapkan tiga lokasi trans depo sementara sebagai solusi cepat untuk mengurai sampah yang menumpuk. 

“Kami sudah siapkan trans depo sementara di belakang Gedung Dekranasda, Pasar Cik Puan dan Jalan Air Hitam. Kami pastikan tidak ada lagi sampah yang menginap di TPS. Begitu sampai, langsung kami angkut,” ujar Markarius, Kamis (12/6/2025).

Sifatnya sementara sebagai solusi cepat untuk mengurai sampah yang menumpuk. Trans Depo tersebut yakni di belakang Gedung Dekranasda, Pasar Cik Puan dan Jalan Air Hitam. Tidak ada lagi sampah yang menginap di TPS. Begitu sampai langsung diangkut,” tegas Markarius.

Trans depo sebagai titik temu antara armada kecil milik Lembaga Pemungut Sampah (LPS) dan truk besar. Sampah dari armada kecil dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dipindahkan ke truk besar untuk langsung dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 2 Muara Fajar, Rumbai Barat.

Meski pengelolaan mulai berjalan, Markarius mengakui masih ada beberapa TPS yang belum sepenuhnya terangkut. Ia menyatakan, kondisi ini merupakan tanggung jawab penuh Pemko. 

“Karena ini masa transisi, kami mohon masyarakat bisa memaklumi. Kami sudah kerahkan seluruh OPD yang memiliki truk dan alat berat untuk turun langsung ke lapangan, bahkan hingga malam hari,” ujarnya.

Untuk mempercepat penanganan, Pemko juga menggeqa aktivasi LPS, yang sebelumnya dijadwalkan beroperasi penuh setelah kontrak dengan PT Ella Pratama Perkasa (EPP) berakhir pada 2 Juli 2025.

Namun karena kontrak dihentikan lebih awal, LPS kini harus langsung aktif menangani pengangkutan sampah. “Awalnya LPS baru akan bergerak efektif setelah masa kontrak berakhir. Tapi karena diputus lebih cepat, kami minta LPS langsung bergerak sekarang,” jelasnya.

Secara umum, LPS sudah mulai menjalankan tugas, terutama yang telah memiliki armada. Meski begitu, masih ada kekurangan jumlah kendaraan di beberapa kelurahan.

“Misalnya, satu kelurahan idealnya butuh delapan armada. Saat ini baru tersedia enam unit. Tapi itu tetap kami maksimalkan. Enam unit ini langsung kami gerakkan,” papar Markarius.

Ia menambahkan, semangat gotong royong terus digelorakan Pemko di berbagai titik dan Koordinasi antara DLHK, seluruh OPD serta terus memperkuat LPS untuk memastikan sistem baru ini berjalan efektif dan Pekanbaru bisa segera bebas dari persoalan sampah. (src)