SULUHRIAU, Pekanbaru- Emosi salah seorang orangtua siswa yang baru tamat Sekolah Dasar (SD) Taruna Islam Pekanbaru, bernama May (58)  memuncak, tangisnyapun tak terbendung di gerbang sekolah tersebut, Selasa (24/6/2025).

Pasalnya, anaknya tidak bisa mendaftar ke SMP Negeri di sekitar tempat tinggalnya, akibat kesalahan fatal dalam data Dapodik yang dimasukkan oleh pihak sekolah bersangkutan.

Sudah dua hari sejak dibukanya Seleksi Penerimaan Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMPN. Namun harapan dia dan anaknya pupus karena tak bisa mendaftar melalui jalur zonasi, satu-satunya jalur prioritas bagi siswa berdomisili di dekat sekolah tujuan.

Karena alamat domisili sang anak tercatat berasal dari luar Provinsi Riau,  padahal mereka jelas-jelas tinggal di Pekanbaru. 

“Ini bukan salah anak saya, ini murni kelalaian sekolah. Masa depan anak saya dipertaruhkan karena mereka tak becus input data,” teriak May dengan nada tinggi dan mata berkaca-kaca saat ditemui di dalam ruangan kepala sekolah, Selasa.

Dalam sistem SMPB terdapat lima jalur penerimaan yakni Zonasi, Prestasi, Tes, Afirmasi, dan Mutasi. Namun karena data Dapodik menyebut alamat luar provinsi, sang anak hanya bisa ikut jalur mutasi, jalur ini sangat terbatas dan bukan prioritas utama. Jalur zonasi yang seharusnya menjadi haknya kini tertutup total.

Kekacauan ini terjadi dialamatkan ke kinerja SD Taruna Islam Pekanbaru, karena input Dapodik anaknya dinialainya bermasalah.

Menyikapi protes orangtua siswa yang anaknya tamat dari SD Taruna Islam ini, Kepala Sekolah Maulana, dengan wajah tertunduk, mengakui kesalahan tersebut berasal dari pihak sekolahnya.

“Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Ini kesalahan kami dalam pengisian data Dapodik. Kami akan lebih teliti ke depannya,” ujar Maulana dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan siang tadi.

Ia juga berjanji membantu mencarikan solusi bagi anak yang akan masuk SMP tersebut dengan memperbaiki input data Dapodik. 

Namun, permintaan maaf itu dinilai orangtua siswa tak cukup. Masa depan siswa dipertaruhkan, dan hanya dalam hitungan hari sebelum pendaftaran ditutup. Orangtua siswa pun menuntut tanggung jawab lebih serius dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

“Jangan hanya bilang maaf. Solusinya apa? Anak saya bisa gagal sekolah hanya karena kesalaha entri data di kompute,” kata May dengan nada marah dan tergambar frustrasi di wajahnya. 

Insiden ini membuka tabir lemahnya pengawasan terhadap input data penting seperti Dapodik. Di tengah sistem zonasi yang kian ketat, satu kesalahan administratif bisa menjadi ancaman bagi calon siswa untuk melanjutkan pemdidikannya.

"Pendidikan adalah hak, bukan korban dari kelalaian sistem," pungkas May yang juga pensiunan ASN. (kim)