SULUHRIAU, Pekanbaru- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama tim dari Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) menggelar pertemuan  membahas percepatan usulan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil. 

Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Selasa (28/10/2025).

PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kemendagri, Azwan mengatakan, bahwa pihaknya sedang melakukan asistensi terhadap perusahaan dan investor di seluruh Indonesia yang akan terlibat dalam program percepatan pembangunan SPPG di daerah-daerah terpencil.

Program ini merupakan bagian dari upaya nasional mendukung keberlanjutan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses.

“Kami dari Kemendagri melakukan asistensi terhadap perusahaan dan investor yang ada di seluruh Indonesia. Kita sudah menerima data dari kabupaten/kota yang telah mengusulkan SPPG Terpencil,” ujarnya.

Dijelaskan bahwa batas akhir pengumpulan data adalah besok. Ia menambahkan, jika investor tidak terpenuhi, maka penetapan akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat.

Menurut Azwan, hingga pertemuan berlangsung, sudah ada pembaruan data dari tiga kabupaten di Riau, yakni Meranti, Siak, dan Kuansing, yang telah menyampaikan usulan dapur SPPG Terpencil.

"Kita sudah memberikan waktu seminggu, targetnya besok terakhir, jadi kalau sampai besok masih ada investor yang belum mendaftar itu penentuannya oleh BGN Pusat. Tapi dari hasil tadi ada data update terbaru, Meranti, Siak dan Kuansing telah memasukkan datanya. Kami mohon dukungan semuanya agar program ini berjalan sebaik-baiknya," jelasnya.

Sementara itu, Asisten II Setdaprov Riau, Helmi, menyampaikan apresiasi kepada Kemendagri dan seluruh pihak yang terlibat dalam mempercepat implementasi program MBG di wilayah terpencil. 

Menurutnya, kehadiran dapur SPPG akan menjadi kunci agar penyaluran makanan bergizi kepada penerima manfaat dapat dilakukan secara optimal.

“Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul untuk membahas percepatan MBG di daerah terpencil. Sudah ada data usulannya, semoga dapur SPPG ini dapat terlaksanakan secepatnya. Dengan begitu program makan bergizi gratis tersebut dapat berjalan lancar,” kata Helmi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala KPPG Pekanbaru, Syartiwidya, menerangkan definisi wilayah terpencil dalam konteks program SPPG. 

Daerah terpencil mencakup kawasan pegunungan, pulau-pulau kecil, pesisir, perbatasan negara, atau pedalaman yang sulit dijangkau dengan kendaraan terbatas.

“Wilayah terpencil itu adalah wilayah yang terletak di pegunungan, pulau-pulau kecil, pesisir, perbatasan negara atau daerah pedalaman yang sulit dijangkau. Kemudian wilayah itu memiliki jumlah penerima manfaatnya kurang dari seribu, menyesuaikan situasi lokal,” terangnya.

"Lokasi sekolah atau tempat tinggal para penerima manfaat itu tersebar dan berjauhan dengan waktu tempuh lebih dari 30 menit dari SPPG nya. Nah itu bisa dikategorikan sebagai SPPG Terpencil," tambahnya.

Lebih lanjut, Sekretaris Satgas Percepatan MBG Riau, Wiwik Suryani, mengungkapkan bahwa percepatan dilakukan berdasarkan arahan BGN dan Kemendagri. 

Melalui Satgas MBG Provinsi Riau diminta untuk segera mengusulkan pendaftaran dapur SPPG yang berada di wilayah terpencil.

“Untuk saat ini, sudah ditetapkan melalui BGN usulan tahap pertama di tiga kabupaten yaitu Meranti, Siak, dan Kuansing,” ungkap Wiwik. 

Ia menuturkan bahwa pihaknya telah mengundang perwakilan Pemkab terkait untuk mengikuti asistensi bersama tim dari Kemendagri. 

Wiwik menambahkan, Satgas MBG Provinsi Riau berperan aktif dalam memfasilitasi kebutuhan data dari tiga kabupaten tersebut agar dapat terpenuhi tepat waktu. 

“Kita memfasilitasi tiga kabupaten tersebut melalui Satgas MBG kabupaten masing-masing. Tadi arahan Kemendagri dan BGN bahwa investor ini adalah investor lokal tempatan dari masing-masing kabupaten,” tuturnya.

Wiwik menegaskan bahwa Pemprov Riau berperan sebagai fasilitator untuk memastikan koordinasi berjalan lancar. Sehingga, pertemuan tersebut menjadi langkah penting dalam mempercepat implementasi program MBG di wilayah-wilayah terpencil Riau. 

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, diharapkan dapur SPPG dapat segera beroperasi. Dengan begitu anak-anak di daerah sulit akses bisa menikmati manfaat program makanan bergizi gratis.

“Kita provinsi sifatnya memfasilitasi. Ini sudah ada calon investor yang diusulkan oleh masing-masing kabupaten tentu melalui Satgas MBG kabupatennya. Semoga program ini bisa bermanfaat bagi anak-anak kita di daerah terpencil," pungkasnya. (mcr)