SULUHRIAU, Pekanbaru- Mengingat kondisi keuangan daerah menurun, 'memaksa' Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 30 persen bagi seluruh ASN.

Kondisi keuangan Pemrov Riau saat ini, baik dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer pemerintah pusat turun.

Atas hal ini, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan permohonan maaf kepada para ASN beserta keluarga atas kebijakan berat tersebut.

"Kami atas nama Pemprov Riau memohon maaf kepada istri ataupun keluarga ASN Pemprov Riau dengan adanya pemotongan TPP sebesar 30 persen," kata SF Hariyanto, Senin (17/11/2025) kepada wartawan.

Pemotongan TPP ini diberlakukan selama tiga bulan terakhir untuk tahun ini, mulai Oktober, November dan Desember 2025.

Dikatakannya, dalam kondisi ini terpaksa mengencangkan ikat pinggang, tanpa terkecuali. "Termasuk saya dan pejabat pemrov lainnya. Jika pendapatan kembali normal, saya berjanji akan menaikkan kembali," kata SF Hariyanto.

Plt Gubernur juga menjelaskan, penurunan keuangan daerah diperparah oleh berkurangnya dana transfer dari pusat dan menurunnya pendapatan pajak kendaraan bermotor.

Salah satu penyebabnya adalah kebijakan Opsen pajak yang mengubah skema pembagian pendapatan.

"Jika sebelumnya pembagian pajak kendaraan 70 persen provinsi dan 30 persen kabupaten/kota, kini menjadi 40 persen provinsi, 60 persen kabupaten/kota," jelasnya.

Ia menambahkan, pendapatan kendaraan bermotor sebelumnya cukup besar. Tapi sekarang lebih banyak masuk ke kabupaten/kota, sehingga pendapatan provinsi menurun. "Kalau sakit ya sakit bersama, kalau senang ya senang bersama," ujarnya.

Sebelumnya, belanja gaji dan TPP ASN Pemprov Riau tercatat telah mencapai 37 persen dari total APBD.

Angka ini melampaui ketentuan Mendagri, yang mengatur batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen. "Ada kelebihan belanja daerah dari total yang telah ditetapkan Mendagri," kata SF Hariyanto.

Ia mengungkapkan, pendapatan APBD Riau hingga akhir 2025 diperkirakan turun sekitar Rp1,1 triliun, sehingga penyesuaian anggaran tidak dapat dihindari.

"Pendapatan diprediksi turun sebesar Rp1,1 triliun. Karena itu perlu dilakukan penyesuaian," pungkasnya. (src)