SULUHRIAU, Kampar– Jajaran Polsek Tapung Hulu merespons keresahan masyarakat terkait viralnya temuan makanan tidak layak konsumsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 016 Desa Kusau Makmur.
Melalui fungsi pembinaan dan pengawasan, pihak Kepolisian hadir dalam mediasi dan klarifikasi guna memastikan situasi tetap kondusif di wilayah setempat, Selasa (21/4/2026).
Kegiatan mediasi yang berlangsung di ruang guru SDN 016 tersebut dihadiri Kapolsek Tapung Hulu Iptu Riko Rizki Mazri, SH., MH., yang diwakili oleh Kanit Reskrim Ipda Zulkarnaini, Camat Tapung Hulu Nuryadi, SE, serta pihak pengelola SPPG dan dewan guru.
Dalam arahannya, Kanit Reskrim Ipda Zulkarnaini memberikan peringatan serius kepada pihak pengelola SPPG Desa Sumber Sari agar tidak main-main dengan standar operasional prosedur (SOP) penyajian makanan untuk anak sekolah.
"Kami dari pihak Kepolisian berharap besar agar insiden seperti ini tidak terulang kembali. Keamanan pangan bagi siswa adalah hal yang sangat sensitif. Kami meminta pengelola untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar tidak timbul gejolak atau keresahan di tengah masyarakat Tapung Hulu yang dapat mengganggu kondusivitas wilayah," tegas Ipda Zulkarnaini di hadapan peserta mediasi.
Ia juga menambahkan bahwa pihak kepolisian akan terus memantau perkembangan situasi ini.
"Jangan sampai ada unsur kelalaian yang berakibat fatal pada kesehatan anak-anak kita. Fungsi kami di sini adalah memastikan program nasional ini berjalan lancar tanpa ada pihak yang dirugikan secara fisik maupun hukum," imbuhnya.
Suasana mediasi sempat memanas saat pihak sekolah melalui Elfrika Pakpahan, S.Ag, membeberkan kondisi lapangan.
Ia menyebut insiden belatung ini hanyalah puncak gunung es dari rentetan pelayanan buruk SPPG selama satu pekan terakhir, mulai dari nasi mentah hingga masalah higienitas kemasan buah.
Di sisi lain, tanggapan Camat Tapung Hulu, Nuryadi, SE, yang mencoba memberikan penjelasan mengenai asal-usul belatung dari buah salak, sempat mendapat reaksi keras berupa sorakan dari dewan guru yang merasa kecewa atas standar pengawasan yang dilakukan.
Menyikapi tekanan dan teguran dari berbagai pihak, Al'Udri selaku mitra pengelola SPPG Desa Sumber Sari menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di hadapan otoritas kecamatan dan kepolisian.
Ia berjanji akan melakukan pembenahan manajemen dan menjamin kualitas menu di masa mendatang.
Mengingat Program MBG merupakan kebijakan strategis nasional yang kini tengah menjadi sorotan publik, insiden di Tapung Hulu ini menjadi catatan merah bagi institusi terkait.
Yayasan Ulul Al-Bab sebagai pemegang mandat diharapkan segera mengambil langkah administratif dan tindakan tegas terhadap unit SPPG yang lalai.
Langkah tegas sangat diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah tidak tergerus oleh kinerja oknum pengelola yang bekerja tanpa mengindahkan standar kesehatan dan keselamatan publik. (hpk)
