SULUHRIAU, Pekanbaru- Komisi IV DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan Provinsi Riaudi Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Kamis (2/4/2026).

Rapat ini bagian dari evaluasi teknis dan mencari solusi atas permasalahan antrean panjang kendaraan pada layanan penyeberangan Kapal Roro rute Dumai-Rupat.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Ma'mun Solikhin, didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Darmalis, serta dihadiri anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, yakni Suyadi, Jons Ade Nopendra, Khairul Umam, Samsuri Daris, Dodi Saputra, Manahara Napitupulu, Farida H. Saad dan Muhtarom

Hadir dalam rapat tersebut, dihadiri Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau, Andi Yanto, beserta jajaran. 

Rapat tersebut digelar sebagai respons atas keluhan masyarakat dan petani sawit yang terdampak akibat terhambatnya distribusi tandan buah segar (TBS) keluar dari wilayah Rupat.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau Khairul Umam, menjelaskan bahwa kemacetan terjadi karena tempat penampungan atau ram-ram sudah penuh, sehingga tidak mampu lagi menyerap hasil panen petani. Kondisi ini disebabkan oleh terhambatnya pengiriman sawit ke luar daerah.

Menurutnya, salah satu faktor utama adalah kebijakan prioritas penyeberangan selama arus mudik Idul Fitri yang mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, di mana angkutan bahan pokok lebih diprioritaskan dibandingkan angkutan sawit.

"Akibatnya, ram-ram tidak mampu menampung hasil kebun petani karena distribusi sawit terhambat. Buah terpaksa tertahan di pelabuhan penyeberangan, dan pembelian dari petani baru dapat dilakukan setelah stok yang ada terjual," ujar Khairul Umam.

Tampak dari kondisi tersebut, harga sawit di tingkat petani mengalami penurunan drastis, bahkan sempat mencapai Rp1.700 per kilogram dari harga normal yang berada di atas Rp3.000 per kilogram.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Riau menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menambah armada kapal penyeberangan. 

Saat ini, hanya dua kapal yang beroperasi, sementara satu kapal lainnya masih dalam proses perawatan (docking) dan direncanakan kembali beroperasi pada 10 April 2026.

Komisi IV DPRD Provinsi Riau juga mencatat bahwa antrean kendaraan mulai berangsur terurai. Dengan penambahan armada kapal, diharapkan distribusi sawit dapat kembali normal dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat pulih.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Provinsi Riau mendesak agar angkutan sawit dari Rupat menuju Dumai dapat dimasukkan sebagai prioritas penyeberangan, mengingat sektor perkebunan sawit merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat di wilayah tersebut. (Gal)