SULUHRIAU, Pekanbaru– Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau terus mendorong peningkatan kapasitas aparatur dalam menyusun kebijakan publik yang berkualitas. 

Komitmen itu diwujudkan melalui keikutsertaan jajaran Kanwil dalam forum Policy Talks pada Forum Komunikasi Kebijakan yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo secara daring, Rabu (10/6/2026).

Forum bertema “Strategi Penguatan Analis Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di Wilayah” diikuti Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Riau, Yeni Nel Ikhwan, bersama Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan. 

Kehadiran mereka bertujuan memperkuat kemampuan analis kebijakan dalam menghasilkan rekomendasi berbasis data yang menjawab kebutuhan masyarakat.

Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. 

Menurutnya, kompetensi analis kebijakan menjadi kunci lahirnya kebijakan publik yang efektif, adaptif, dan akuntabel. Langkah ini sejalan dengan upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan hukum di daerah.

Acara dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkum Gorontalo Raymond J.H. Takasenseran dan Kepala Divisi P3H Ramlan Harun. 

Peserta mendapat materi strategis terkait penguatan kapasitas analis dan penyusunan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Guru Besar Administrasi Kebijakan Publik Universitas Negeri Gorontalo Prof. Dr. Sastro M. Wantu memaparkan pentingnya landasan teoretis dan kerangka strategis dalam merumuskan kebijakan yang berdaya guna. 

Sementara Analis Kebijakan Ahli Muda LAN Makassar Satria Eka Tri Laksana menekankan pemanfaatan instrumen analisis yang lebih adaptif dan presisi untuk menjawab tantangan pembangunan daerah.

Diskusi berlangsung interaktif dengan sorotan pada pentingnya kolaborasi antara analis kebijakan, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam menghasilkan kebijakan berbasis bukti. 

Pendekatan ini diharapkan meminimalkan bias, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui forum ini, Kanwil Kemenkum Riau berharap dapat mengadopsi praktik baik dan wawasan strategis untuk diterapkan di wilayah. 

Dengan dukungan Rudy Hendra Pakpahan, penguatan kapasitas analis kebijakan ditargetkan mendorong lahirnya kebijakan hukum yang berkualitas, responsif, dan mendukung reformasi birokrasi berkelanjutan. (rls, src)