SULUHRIAU– Tuntutan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disuarakan sejumlah mahasiswa dalam aksi demonstrasi di Jakarta tampaknya tidak akan mengubah arah kebijakan pemerintah. 

Di tengah berbagai kritik dan evaluasi yang berkembang, pemerintah justru memastikan program tersebut tetap dilanjutkan sambil dilakukan pembenahan di sejumlah sektor.

Penegasan itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan memiliki dampak langsung bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, program tersebut menyasar kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak-anak sekolah yang membutuhkan asupan gizi memadai untuk mendukung tumbuh kembang mereka.

"Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil. Emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui. Emang bayinya disuruh berhenti menyusu? Emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah emang nggak boleh makan lagi?" kata Qodari dalam keterangannya dikutip Minggu (14/6/2026).

Pernyataan tersebut muncul setelah Program MBG menjadi salah satu tuntutan utama dalam aksi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen mahasiswa lainnya di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa meminta pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih karena dinilai membebani anggaran negara.

Namun pemerintah menilai berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan manfaat yang saat ini sudah dirasakan masyarakat.

Qodari mengakui bahwa setiap program berskala nasional pasti menghadapi tantangan pada tahap pelaksanaan, terlebih ketika diterapkan secara masif di berbagai daerah dengan kondisi yang berbeda-beda.

"Program apa pun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi. Dari sebuah gagasan menjadi program operasional tentu akan ada variasi dan persoalan yang muncul," ujarnya.

Meski demikian, pemerintah memilih jalur evaluasi dan perbaikan dibandingkan penghentian program.

"Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti. Bukan membuat kita mundur. Kita evaluasi," tegasnya.

Sebagai bagian dari proses pembenahan, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengambil langkah penataan terhadap pelaksanaan program di lapangan.

Salah satunya dengan menghentikan sementara pembangunan maupun persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang hingga kini belum beroperasi.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengembangan program berjalan lebih terukur dan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

"Yang belum operasional itu di-stop dulu. Jadi semua yang statusnya persiapan, berapa persen pun, sejauh belum operasional di-stop dulu," jelas Qodari.

Sementara itu, fasilitas yang sudah berjalan akan menjadi fokus evaluasi pemerintah dalam beberapa waktu ke depan.

Evaluasi mencakup berbagai aspek, mulai dari penerima manfaat, kualitas layanan, kondisi operasional SPPG, standar gizi makanan yang disediakan, hingga tata kelola program dan keterlibatan pelaku usaha lokal.

"Nah yang operasional ini akan dievaluasi. Dievaluasi dari penerimanya, kondisi SPPG-nya, segi gizinya, hingga tata kelola dan keterlibatan vendor lokal. Semua akan dievaluasi," katanya.

Pemerintah meyakini Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama dalam menekan angka stunting dan memperbaiki status gizi anak-anak.

Karena itu, di tengah kritik dan tuntutan yang berkembang, fokus pemerintah saat ini bukan menghentikan program, melainkan memastikan pelaksanaannya berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang menjadi target utama.

Perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis mungkin masih akan terus berlangsung. Namun untuk saat ini, sinyal dari pemerintah cukup jelas: program tersebut tetap berjalan, sementara evaluasi menyeluruh dilakukan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang ditemukan di lapangan.

Diketahui, penghentian program MBG menjadi salah satu fokus tuntutan utama saat BEM Universitas Indonesia (UI) dan sejumlah mahasiswa lainnya menggelar saat demo di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026) lalu. 

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah, yaitu: 

1. Menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

2. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). 

3. Menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. 

4. Menghentikan militerisme di ranah sipil. 

5. Mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak. (src)