SULUHRIAU, Pekanbaru– Upaya mempercepat pembangunan Kota Pekanbaru mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Melalui sinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sejumlah kebutuhan pembangunan kota mulai didorong untuk segera direalisasikan.

Langkah tersebut mencuat dalam pertemuan Andre Rosiade dengan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Wakil Wali Kota Markarius Anwar, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Syamsuir, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya.

Dalam pertemuan itu, Andre menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak harus selalu bergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, banyak instrumen pembiayaan dan kolaborasi yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi berbagai program strategis.

"Sebagai anggota DPR, tugas kami membantu masyarakat. Meskipun ini bukan daerah pemilihan saya, kalau ada yang bisa dibantu tentu akan kami perjuangkan. Insya Allah beberapa hal yang disampaikan Pak Wali Kota akan segera kami tindak lanjuti," kata Andre, Sabtu (20/6/2026).

Komitmen tersebut tidak berhenti pada sebatas diskusi. Andre mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah pimpinan BUMN guna mencari dukungan bagi berbagai kebutuhan Kota Pekanbaru.

Beberapa program yang mulai dijajaki antara lain bantuan perangkat komputer untuk SD Negeri 168 Pekanbaru melalui Pertamina Hulu Rokan (PHR), pemasangan videotron di sejumlah titik strategis kota melalui Bank Mandiri, hingga pembangunan dan revitalisasi jembatan penyeberangan orang (JPO) melalui program CSR PHR.

Selain bantuan langsung dari BUMN, Andre juga mendorong Pemerintah Kota Pekanbaru memanfaatkan skema KPBU sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Menurut dia, pola kerja sama tersebut telah terbukti mampu mempercepat realisasi proyek-proyek besar di sejumlah daerah tanpa membebani APBD secara penuh.

"Pembangunan tidak harus selalu mengandalkan APBD. Sekarang banyak instrumen yang bisa dimanfaatkan daerah, salah satunya KPBU. Dengan komunikasi yang baik dan perencanaan yang matang, proyek besar bisa segera direalisasikan," ujarnya.

Andre mencontohkan keberhasilan penerapan skema tersebut di Sumatera Barat, termasuk pembangunan Flyover Sitinjau Lauik senilai Rp2,8 triliun yang dikerjakan PT Hutama Karya.

Pengalaman itu, kata dia, menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan badan usaha dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang selama ini terkendala keterbatasan anggaran.

Tak hanya berbicara soal pembangunan fisik, Andre juga menilai kepemimpinan Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini cukup responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat.

Ia mengaku kerap mengikuti aktivitas Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar melalui media sosial dan melihat langsung berbagai langkah cepat yang dilakukan dalam merespons keluhan warga.

"Saya lihat mereka cepat merespons keluhan masyarakat. Jalan rusak ditangani, persoalan banjir ditindaklanjuti. Pemimpin seperti ini memang harus didukung," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut positif dukungan yang diberikan Andre Rosiade. Menurutnya, kunjungan tersebut tidak hanya menghadirkan diskusi, tetapi juga menghasilkan tindak lanjut konkret terhadap berbagai kebutuhan daerah.

"Kami sangat bersyukur Pak Andre datang ke Pekanbaru. Banyak hal yang langsung ditindaklanjuti. Ini bukan hanya diskusi, tetapi langsung ada aksi nyata," ujar Agung.

Ia menyebut sejumlah kebutuhan pembangunan yang disampaikan kepada Andre mendapat respons cepat, mulai dari dukungan rehabilitasi fasilitas pendidikan, pembangunan dan revitalisasi JPO, pemasangan videotron, hingga pemanfaatan skema KPBU untuk proyek-proyek strategis kota.

Tak hanya itu, Andre juga disebut membantu memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan masjid melalui koordinasi dengan PTPN IV Regional III.

"Banyak sekali yang sudah dibantu. Bahkan persoalan lahan untuk pembangunan masjid juga langsung ditindaklanjuti. Kami tentu sangat mengapresiasi kepedulian beliau terhadap Pekanbaru," kata Agung.

Di tengah tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks, kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Dukungan dari BUMN, pemerintah pusat, dan berbagai skema pembiayaan alternatif kini menjadi peluang yang mulai dibuka untuk Pekanbaru. Pertanyaannya, seberapa cepat peluang tersebut dapat diwujudkan menjadi proyek nyata yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (src)