SULUHRIAU, Pekanbaru– Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau meningkatkan kapasitas jajarannya dalam menyusun kebijakan publik berbasis bukti melalui kegiatan Policy Talks 2026. 

Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan mengikuti forum virtual tersebut pada Senin (22/6/2026).

Kegiatan bertajuk “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya” ini digelar via Zoom Meeting. 

Forum menjadi wadah berbagi pengetahuan dan penguatan kompetensi analis kebijakan agar menghasilkan kebijakan yang berkualitas, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Rudy hadir bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum serta Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan Kanwil Kemenkum Riau. Keikutsertaan ini menegaskan komitmen kanwil dalam mendorong kualitas penyusunan kebijakan melalui penguatan SDM di bidang analisis kebijakan.

Acara dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkum Papua Barat dan Papua Barat Daya Sahata Marlen Situngkir. Ia menegaskan bahwa cita-cita besar bangsa hanya bisa diwujudkan lewat kebijakan publik yang disusun cermat, berbasis bukti, selaras dengan agenda nasional, dan didukung harmonisasi regulasi sejak tahap awal.

Pada sesi pertama, Direktur Sistem Pengembangan Kompetensi Aparatur Nasional Lembaga Administrasi Negara RI Widhi Novianto memaparkan teknik penyusunan policy brief sebagai instrumen rekomendasi kebijakan yang ringkas, sistematis, dan berbasis riset. 

Ia juga menekankan peran strategis Analis Kebijakan sesuai PermenPANRB Nomor 18 Tahun 2024, mulai dari identifikasi isu, penyusunan alternatif solusi, hingga evaluasi dampak kebijakan.

Sesi kedua diisi Sekretaris BPSDM Provinsi Papua Barat Dr. Edison Ompe dengan studi kasus policy brief tentang usulan pengembalian kewenangan pengelolaan SMA/SMK kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat. 

Analisis berbasis data IPM, RLS, kondisi fiskal, serta pemerataan tenaga pendidik dan sarana pendidikan menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di wilayah Otonomi Khusus Papua.

Diskusi berlangsung interaktif. Peserta mengajukan pertanyaan terkait implementasi analisis kebijakan di lingkungan kerja, penyusunan rekomendasi berbasis bukti, hingga teknik membuat policy brief yang memenuhi kaidah akademik dan mendukung pengambilan keputusan.

Melalui Policy Talks 2026, Rudy Hendra Pakpahan menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Riau untuk terus meningkatkan kapasitas aparatur di bidang analisis kebijakan. 

Penguatan kompetensi ini diharapkan melahirkan kebijakan yang lebih adaptif, berkualitas, dan berbasis bukti, sehingga berkontribusi nyata pada peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum. (rls, src)