SULUHRIAU, Pekanbaru– Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau menyatakanKanwil dukungan penuh terhadap rencana pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan dan Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau (Unri).
Komitmen itu disampaikan langsung dalam Focus Group Discussion kurikulum yang digelar Selasa, 21 Juli 2026.
FGD yang berlangsung di Ballroom Hotel Royal Asnof Pekanbaru ini mempertemukan Kanwil Kemenkum Riau, akademisi, organisasi profesi, pemerintah daerah, hingga para praktisi hukum. Forum ini menjadi langkah awal untuk memastikan kurikulum baru selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan regulasi.
Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menegaskan pentingnya penguatan SDM hukum di daerah. Melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, pihaknya siap mengawal proses pendirian prodi agar menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap transformasi digital layanan hukum.
“Kami ingin mencetak calon notaris, akademisi, dan praktisi hukum yang tidak hanya paham teori, tapi juga siap praktik di lapangan dan melek teknologi,” ujarnya.
Dekan Fakultas Hukum UNRI, Dr. Hayatul Ismi, S.H., M.H., dalam sambutan pembukaan menyampaikan tujuan utama pembukaan S2 Magister Kenotariatan. Menurutnya, prodi ini dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional di Riau dan sekitarnya, sekaligus memperkuat sinergi antara kampus dengan para pemangku kepentingan.
Dalam pemaparannya, FGD menyoroti urgensi pembukaan prodi baru. Beberapa poin penting yang dibahas adalah ketersediaan formasi notaris di Riau dan Kepri, potensi calon mahasiswa dari lulusan Sarjana Hukum, advokat, ASN, PPAT, serta dukungan dari pemerintah daerah dan organisasi profesi.
Pembahasan kurikulum menjadi fokus utama. Kurikulum S2 Magister Kenotariatan dirancang agar relevan dengan perkembangan regulasi, kebutuhan praktik jabatan notaris, dan pesatnya teknologi informasi. Targetnya, lulusan tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga siap memberikan pelayanan hukum yang cepat dan akurat kepada masyarakat.
Kanwil Kemenkum Riau turut memberikan sejumlah masukan strategis. Penguatan kompetensi praktik menjadi catatan penting, mulai dari pembelajaran berbasis praktik, penguasaan layanan AHU Online, pemahaman sistem pembinaan dan pengawasan notaris, hingga penguatan etika profesi. Integrasi regulasi terbaru ke dalam materi kuliah juga ditekankan.
Kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci. Fakultas Hukum UNRI didorong menggandeng Kementerian Hukum, Majelis Pengawas Notaris, organisasi profesi, dan praktisi. Bentuknya bisa berupa kuliah praktisi, program magang, simulasi AHU Online, forum diskusi, hingga penguatan laboratorium praktik. Tujuannya satu: melahirkan lulusan yang siap pakai.
Diskusi berlangsung interaktif. Akademisi, pemerintah, dan stakeholder bergantian menyampaikan masukan dan pandangan.
Melalui FGD ini, Kanwil Kemenkum Riau berharap proses penyusunan kurikulum dan review instrumen pendirian S2 Magister Kenotariatan serta S3 Doktor Ilmu Hukum di UNRI berjalan optimal. Harapannya, kedua prodi ini mampu menjadi jawaban atas kebutuhan hukum di Riau dan memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
