SULUHRIAU, Pekanbaru- Komisi XIII DPR RI turun langsung meninjau pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru. 

Kunjungan kerja dilakukan Rabu (22/7/2026) untuk melihat bagaimana pelayanan keimigrasian diberikan kepada masyarakat.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara. Ia hadir bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau Agung Prianto. 

Kedatangan mereka disambut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru Ryang Yang Satiawan beserta jajaran.

Selama kunjungan, para legislator melihat alur pelayanan dari awal hingga akhir. Mulai dari loket permohonan paspor, ruang tunggu, meja informasi dan pengaduan, sampai ke tahapan wawancara dan perekaman biometrik.

Peninjauan ini untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar pelayanan publik. Prinsipnya cepat, mudah, transparan, dan mengutamakan kepuasan masyarakat.

Usai melihat langsung, Dewi Asmara memberikan apresiasi. Ia menilai pelayanan di Imigrasi Pekanbaru sudah tertib dan profesional.

"Hasil tinjauan kami, pelayanan berlangsung rapi, profesional, dan didukung fasilitas yang memadai. Masyarakat terlihat nyaman saat mengurus dokumen keimigrasian," kata Dewi Asmara.

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Riau Agung Prianto mengatakan, perhatian dari Komisi XIII menjadi pelecut semangat jajaran. Ia menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola keimigrasian.

"Dukungan dari Komisi XIII ini jadi motivasi bagi kami. Targetnya menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat," ujar Agung.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru Ryang Yang Satiawan menyampaikan terima kasih. Menurutnya, apresiasi dari DPR RI menjadi energi bagi petugas untuk terus berinovasi.

"Kami akan jadikan ini sebagai semangat untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata Ryang.

Kunjungan berlangsung dalam suasana dialog. Komisi XIII dan Ditjen Imigrasi sepakat memperkuat sinergi ke depan, terutama dalam hal peningkatan pelayanan, pengawasan, dan reformasi birokrasi agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. (rls, sr5)