SULUHRIAU, Pekanbaru - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengikuti pembukaan kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Hukuman Disiplin Pegawai dan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Hukum secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (13/10/2025).
Kegiatan ini bertujuan memastikan data yang tercatat akurat, mutakhir, dan selaras untuk mendukung tata kelola sumber daya manusia yang efektif dan akuntabel.
Kegiatan diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Tim Kerja SDM, serta administrator aplikasi Sistem Informasi Pengawasan dan Sistem Informasi Pengaduan Kanwil Kemenkum Riau.
Para peserta mengikuti rangkaian pembukaan dari Ruang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau.
Acara diawali dengan laporan dari Kepala Bagian Pengelola Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang menjelaskan pentingnya rekonsiliasi untuk memperoleh data hukuman disiplin pegawai dan pengaduan masyarakat yang akurat, terkini, serta responsif.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terdapat kesesuaian data sekaligus pemutakhiran informasi pada aplikasi
Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS).
Sekretaris Inspektorat Jenderal, Hantor Situmorang, kemudian menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan.
Ia menekankan bahwa pemutakhiran data merupakan bagian penting dalam penyediaan informasi SDM yang akurat dan dapat diandalkan untuk mendukung pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kementerian Hukum.
Pemanfaatan aplikasi SIMWAS dan Sistem Informasi Pengaduan Integrasi dan Terpadu (SIPIDU) juga mendukung tertib administrasi serta pengelolaan informasi pengawasan dan pengaduan masyarakat.
Data hukuman disiplin, secara khusus, menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam manajemen talenta dan penyusunan pola karier pegawai.
Oleh karena itu, ketepatan pencatatan dan konsistensi pemutakhiran data menjadi hal yang perlu terus dijaga.
Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Riau dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengawasan melalui data yang terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pembaruan data secara berkala diharapkan dapat mendukung proses pengambilan keputusan serta meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.
Kanwil Kemenkum Riau berkomitmen untuk terus melakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data hukuman disiplin pegawai serta pengaduan masyarakat secara akurat dan berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola SDM yang profesional dan akuntabel. (rls)
