SULUHRIAU– Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai berujung pada sanksi tegas di internal kepolisian. 

Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution resmi dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah dinyatakan melanggar kode etik profesi Polri.

Keputusan pemecatan tersebut merupakan hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang digelar di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Putusan ini menjadi perkembangan penting dalam perkara yang turut menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa majelis KKEP menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Ahrie setelah menjalani persidangan selama kurang lebih 11 jam.

Sidang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan berlangsung hingga keputusan dibacakan. Dalam pemeriksaan tersebut, majelis menilai Ahrie terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait perkara dugaan penyadapan ilegal.

Isir juga menyebut sejumlah saksi yang sebelumnya telah diperiksa penyidik Bareskrim turut dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan.

Persidangan tersebut dipimpin Kalemdiklat Polri Komjen Rudi Darmoko selaku ketua majelis KKEP. Sementara itu, Irjen Roma Hutajulu bertindak sebagai wakil ketua.

Adapun anggota majelis terdiri atas Irjen Jayadi, Irjen M. Zulkarnain, dan Irjen Rahmat Setiadi.

Atas putusan tersebut, Arie Sonta menyatakan banding. 

Empat Jenderal Terseret Kasus Penyadapan

Nama Ahrie Sonta sebelumnya masuk dalam daftar perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Kasus ini juga menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.

Keempatnya diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah. Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim mengungkap bahwa dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo.

Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha juga disebut masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran.

Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Aktivitas pemantauan komunikasi itu disebut tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum sebagaimana mestinya.

Persoalan semakin serius setelah penyidik menemukan dugaan upaya penghapusan rekam jejak atau log digital pada Oktober 2026. Tindakan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.

Dalam penanganan perkara pidananya, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sementara itu, putusan PTDH terhadap Ahrie menjadi langkah penegakan disiplin dan kode etik di lingkungan Polri. Proses hukum pidana terhadap para tersangka tetap menjadi tahapan tersendiri untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyadapan tersebut.

Kasus ini sekaligus menjadi perhatian serius terhadap perlindungan privasi, keamanan komunikasi, serta penggunaan kewenangan aparat penegak hukum agar tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. (src)