SULUHRIAU- Proses pengisian kursi Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki babak baru. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih, mengesahkan, sekaligus melantik wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Keputusan tersebut menjadi penanda bahwa proses pergantian orang nomor dua di Indonesia mulai bergerak menuju tahap penentuan. MPR bahkan berupaya mempercepat seluruh tahapan agar kekosongan jabatan tidak berlangsung hingga batas waktu yang ditentukan.
Penetapan jadwal itu merupakan hasil rapat gabungan MPR yang melibatkan perwakilan fraksi-fraksi dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jumat (13/11/2026).
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan, sidang paripurna pada 2 Desember mendatang akan memiliki tiga agenda utama, yakni pemilihan, pengesahan, dan pelantikan calon wakil presiden terpilih.
"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026," ujar Muzani dalam konferensi pers, Jumat.
Namun, sebelum sampai pada agenda tersebut, terdapat tahapan penting yang harus diselesaikan, terutama penyerahan dua nama kandidat dari Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo Diminta Segera Kirim Dua Nama
Dalam rapat gabungan tersebut, MPR juga menyepakati pengiriman surat resmi kepada Presiden Prabowo pada Jumat (13/11/2026).
Surat itu berisi permintaan agar Presiden segera mengajukan dua nama calon wakil presiden yang akan diproses untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Gibran.
Kedua nama tersebut nantinya akan menjalani proses verifikasi oleh tim yang dibentuk MPR sebelum memasuki tahapan pemilihan.
"Untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR," jelas Muzani.
Ketentuan mengenai pengajuan kandidat tersebut mengacu pada Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.
Dalam aturan itu, Presiden diwajibkan menyampaikan dua nama calon wakil presiden paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan pemilihan oleh MPR.
Dengan jadwal pemilihan yang telah ditetapkan pada 2 Desember 2026, dua nama kandidat tersebut harus sudah diterima MPR paling lambat Rabu (18/11/2026).
Artinya, waktu bagi Presiden Prabowo untuk menentukan dan mengajukan dua kandidat pengganti Gibran semakin terbatas.
MPR Tak Ingin Menunggu hingga 60 Hari
Di sisi lain, MPR memiliki batas waktu maksimal 60 hari untuk menyelesaikan proses pemilihan wakil presiden pengganti.
Ketentuan tersebut menjadi batas akhir penyelesaian pengisian jabatan yang kosong. Namun, pimpinan MPR mengisyaratkan tidak ingin menggunakan seluruh waktu yang tersedia.
Sebelum rapat gabungan digelar pada Jumat siang, Ahmad Muzani telah menyampaikan keinginan agar proses pergantian wakil presiden dapat berlangsung lebih cepat.
Menurutnya, komunikasi antara pimpinan MPR, DPR, dan DPD bersama Presiden Prabowo telah dilakukan untuk membahas langkah percepatan tersebut.
"Dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik," kata Muzani.
Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya dorongan agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden segera mendapatkan kepastian melalui mekanisme konstitusional.
Kini, perhatian publik tertuju pada dua nama yang nantinya akan diajukan Presiden Prabowo. Siapa kandidat yang dipilih dan bagaimana keputusan MPR dalam sidang paripurna 2 Desember mendatang akan menjadi bagian penting dari perkembangan politik nasional. (src)
