SULUHRIAU, Pekanbaru – Penataan Pasar Tumpah di Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru, kembali menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.
Wali Kota Agung Nugroho turun langsung ke lokasi untuk memastikan aktivitas perdagangan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas sekaligus mencegah terulangnya insiden kekerasan terhadap petugas penertiban.
Dengan mengendarai sepeda motor, Agung menyusuri kawasan pasar tersebut, Senin (16/11/2026). Dalam pemantauan itu, ia didampingi Kapolresta Pekanbaru Kombes Ronny Riantoko Eppang, Kepala Satpol PP Pekanbaru Desheriyanto, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Kehadiran rombongan tersebut bukan sekadar melihat kondisi pasar. Agung ingin memastikan aturan yang telah ditetapkan pemerintah benar-benar dipahami dan dijalankan para pedagang.
Di sela-sela pemantauan, Agung menyempatkan diri berdialog langsung dengan sejumlah pedagang. Ia mengingatkan bahwa aktivitas jual beli di kawasan tersebut harus mengikuti ketentuan waktu yang berlaku.
Salah satu aturan yang menjadi penekanan adalah batas waktu berjualan. Pedagang hanya diperbolehkan menggelar dagangan hingga pukul 08.00 WIB. Setelah waktu tersebut, seluruh aktivitas perdagangan harus dihentikan, dilanjutkan dengan pembersihan kawasan.
Agung mengatakan, langkah turun langsung ke lapangan juga dilatarbelakangi insiden penyerangan terhadap anggota Satpol PP yang sedang menjalankan tugas penertiban beberapa waktu lalu.
Seorang petugas dilaporkan mengalami luka setelah disabet menggunakan senjata tajam jenis pisau oleh pedagang di kawasan Pasar Tumpah Ahmad Yani.
"Ini bentuk tanggung jawab saya sebagai pemimpin. Kita mengetahui ada anggota Satpol PP yang dilukai menggunakan pisau oleh pedagang yang berjualan di Ahmad Yani. Kami tidak ingin kejadian seperti ini terulang kembali," tegas Agung seusai monitoring.
Ia mengingatkan bahwa tindakan kekerasan bukanlah cara menyelesaikan persoalan. Terlebih, petugas di lapangan selama ini disebut telah mengedepankan komunikasi dan pendekatan persuasif dalam menjalankan penertiban.
Menurut Agung, pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan masyarakat, termasuk para pedagang. Namun, keterbukaan tersebut harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan.
Jalan Umum Tak Boleh Terus Jadi Lokasi Berjualan
Persoalan Pasar Tumpah Ahmad Yani tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi pedagang, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Agung menegaskan, badan jalan merupakan fasilitas umum yang harus tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Apalagi, Jalan Ahmad Yani menjadi salah satu jalur penting yang dilalui masyarakat untuk menuju sekolah, rumah ibadah, pertokoan hingga rumah sakit.
Keberadaan lapak yang menggunakan badan jalan dinilai berpotensi menghambat mobilitas kendaraan dan mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar kawasan tersebut.
"Jalan ini peruntukannya untuk lalu lintas, untuk orang berkendara. Di belakangnya ada ruko yang berjualan, ada rumah sakit, ada pasien dan sebagainya. Kita harus saling memahami," ujarnya.
Pemko Pekanbaru menyadari aktivitas perdagangan di kawasan itu telah berlangsung selama puluhan tahun. Karena itu, pemerintah tidak ingin penataan dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan keberlangsungan usaha para pedagang.
Meski demikian, keberadaan pasar yang sudah lama berjalan bukan berarti penggunaan fasilitas umum dapat berlangsung tanpa batas.
Sebagai tahap awal, Pemko Pekanbaru akan menerapkan pengaturan jam operasional secara tegas. Seluruh pedagang wajib menghentikan kegiatan jual beli paling lambat pukul 08.00 WIB.
Setelah itu, pedagang diminta membersihkan lokasi dan memastikan kawasan tersebut tidak kembali digunakan untuk aktivitas perdagangan di luar waktu yang telah ditentukan.
"Dalam waktu dekat ini, jualan hanya boleh sampai pukul 08.00 pagi. Setelah itu harus dilakukan pembersihan dan penutupan," jelas Agung.
Pemko Siapkan Solusi Penataan
Di sisi lain, Pemko Pekanbaru juga tengah berkoordinasi dengan pengelola pasar untuk mencari formula penataan yang dapat mengakomodasi kepentingan pedagang maupun masyarakat pengguna jalan.
Salah satu opsi yang diupayakan adalah mengarahkan aktivitas perdagangan masuk ke area pasar yang telah disediakan. Dengan demikian, pedagang tetap memiliki ruang untuk menjalankan usaha tanpa harus memanfaatkan badan jalan.
Agung berharap para pedagang dapat memahami kebijakan tersebut dan ikut mendukung upaya pemerintah mengembalikan fungsi kawasan Ahmad Yani.
Ia menegaskan, pemerintah tidak menutup pintu terhadap berbagai masukan maupun aspirasi pedagang. Namun, setiap usulan harus disampaikan melalui komunikasi yang baik dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
"Kami tentu akan menerima masukan dengan baik, tetapi semuanya harus sesuai aturan. Harapannya tidak ada lagi tindakan kekerasan dan kita bisa bersama-sama menata kawasan ini agar kembali bersih," pungkasnya.
Penataan Pasar Tumpah Ahmad Yani kini menjadi pekerjaan bersama. Pemerintah dituntut memastikan aturan berjalan, sementara para pedagang diharapkan ikut menjaga ketertiban. Tujuannya bukan sekadar menertibkan lapak, melainkan menciptakan kawasan perdagangan yang aman, bersih, dan tidak mengorbankan hak pengguna jalan.