Rabu, 18 November 2026 450 Prajurit Yonif 132/BS Dikirim ke Papua, Bupati: Pulang Harus Lengkap! | Terbukti Langgar Etik dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Dijatuhi Sanksi PTDH dari Polri | Kemenkum Riau Sosialisasikan Perseroan Perorangan, Dorong Legalitas dan Daya Saing Pelaku UMKM | Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar | Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar | Polres Kampar Bongkar Dugaan TPPO di Bangkinang, Perempuan 49 Tahun Diamankan
 
 
☰ Sosial Budaya
Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar
Selasa, 17 November 2026 - 17:21:00 WIB

SULUHRIAU, Pekanbaru - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menerima kunjungan perwakilan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD Kabupaten Kampar dalam rangka koordinasi dan pendampingan pengelolaan JDIH.


Pertemuan berlangsung di Ruang Pokja Kanwil Kemenkum Riau, Selasa (17/11/2026). 


Pertemuan difokuskan pada optimalisasi penginputan E-Report serta pemenuhan indikator penilaian pengelolaan JDIH.


Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Kanwil Kemenkum Riau dan DPRD Kabupaten Kampar dalam meningkatkan kualitas dokumentasi dan informasi hukum.


Melalui pendampingan ini, pengelola JDIH diharapkan mampu melaksanakan pengelolaan dokumen hukum secara lebih tertib, terstruktur, dan sesuai dengan standar penilaian yang berlaku.


Dalam pembahasan, Kanwil Kemenkum Riau menyampaikan hasil identifikasi terhadap sejumlah indikator penilaian aspek organisasi JDIH DPRD Kabupaten Kampar yang belum terpenuhi.


Salah satu perhatian utama adalah belum tersedianya regulasi terbaru yang secara khusus menjadi dasar hukum penyelenggaraan dan pengelolaan JDIH. Sehingga diperlukan langkah penyempurnaan untuk memperkuat kelembagaan pengelola.


Kanwil Kemenkum Riau menjelaskan bahwa keberadaan dasar hukum yang memadai merupakan unsur penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan JDIH.


"Regulasi tersebut diperlukan untuk memperjelas kedudukan organisasi, pembagian tugas dan fungsi pengelola, serta menjamin keberlanjutan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat," terang tim Kanwil.


Menanggapi hasil identifikasi tersebut, perwakilan DPRD Kabupaten Kampar menyambut positif masukan dan pendampingan yang diberikan.


Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Riau menyarankan agar kebutuhan penyusunan atau penyesuaian regulasi pengelolaan JDIH dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Kabupaten Kampar. Guna memastikan terpenuhinya aspek kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku.


Selain penguatan dasar hukum, pertemuan juga menekankan pentingnya optimalisasi pengisian E-Report sebagai bagian dari evaluasi kinerja pengelolaan JDIH.


Ketepatan penginputan data, kelengkapan dokumen pendukung, dan pemenuhan indikator penilaian menjadi aspek yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dokumentasi hukum di lingkungan DPRD Kabupaten Kampar.


Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Riau di bawah koordinasi Yeni Nel Ikhwan selaku Plh Kepala Kantor Wilayah terus berkomitmen memberikan pendampingan dan penguatan kapasitas kepada pengelola JDIH di daerah.


Sinergi dengan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kampar diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan JDIH yang semakin optimal dan akuntabel. (rls)


 




 
Berita Lainnya :
  • 450 Prajurit Yonif 132/BS Dikirim ke Papua, Bupati: Pulang Harus Lengkap!
  • Terbukti Langgar Etik dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Dijatuhi Sanksi PTDH dari Polri
  • Kemenkum Riau Sosialisasikan Perseroan Perorangan, Dorong Legalitas dan Daya Saing Pelaku UMKM
  • Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar
  • Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 450 Prajurit Yonif 132/BS Dikirim ke Papua, Bupati: Pulang Harus Lengkap!
    02 Terbukti Langgar Etik dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Dijatuhi Sanksi PTDH dari Polri
    03 Kemenkum Riau Sosialisasikan Perseroan Perorangan, Dorong Legalitas dan Daya Saing Pelaku UMKM
    04 Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar
    05 Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar
    06 Polres Kampar Bongkar Dugaan TPPO di Bangkinang, Perempuan 49 Tahun Diamankan
    07 Aplikasi PPNS Diperbarui, Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Sosialisasi Nasional Perkuat Layanan
    08 Perkuat Kualitas Produk Hukum Daerah, Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi 10 Ranperbup Rohul
    09 Siapkan Kajian Akademis 250 Halaman, Syekh Abdul Wahab Rokan Diusul Jadi Pahlawan Nasional
    10 Kanwil Kemenkum Riau Harminisasikan Tujuh Regulasi Kampar, Dua Dikembalikan
    11 Pasca Petugas Satpol PP Diserang, Wako Agung Cek Pasar Tumpah Ahmad Yani: Pedagang Tutup Pukul 08.00 Wib
    12 Jam Komandan Perdana, Dandim 0324/Rohul Tekankan Kehormatan Satuan dan Solusi untuk Rakyat
    13 APBD Riau 2027 Disetujui Rp10 Triliun, DPRD Ingatkan Pemprov Jangan Abaikan Saran
    14 Kanwil Kemenkum Riau Dorong APBDes Topang Operasional Posbankum di Rohul
    15 Kanwil Kemenkum Riau Gelar Webinar GI Tourism, Angkat Produk Unggulan Jadi Magnet Wisata Dunia
    16 Plt Gubri Ajak Warga Ubah Pekarangan Jadi Sumber Pangan, Cabai Jadi Andalan
    17 MPR Geser Sidang Paripurna Penetapan Wapres Pengganti Gibran ke 9 Desember 2026
    18 14 Hari Operasi Zebra Lancang Kuning di Kampar Dimulai, Ini 10 Pelanggaran Jadi Sasaran
    19 Turnamen Sepak Bola Piala Danyonif TP 898 Dimulai, Bupati Kampar Harap Lahir Bibit Unggul
    20 Mulai 16 November, Tiket RoRo Bengkalis Berlaku E-Tiket, Mobil Tumpangan dan Truk Jadi Prioritas
    21 Antisipasi Banjir, Bupati Kampar Sisir Drainase Bangkinang Kota
    22 Transaksi di Pondok Dusun Koto Lindang Padang Sawah, Dua Pengedar Sabu Ditangkap
     
    Redaksi | Indeks Berita
    Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
    © SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat