Rabu, 18 November 2026 450 Prajurit Yonif 132/BS Dikirim ke Papua, Bupati: Pulang Harus Lengkap! | Terbukti Langgar Etik dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Dijatuhi Sanksi PTDH dari Polri | Kemenkum Riau Sosialisasikan Perseroan Perorangan, Dorong Legalitas dan Daya Saing Pelaku UMKM | Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar | Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar | Polres Kampar Bongkar Dugaan TPPO di Bangkinang, Perempuan 49 Tahun Diamankan
 
 
☰ Nasional
Terbukti Langgar Etik dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Dijatuhi Sanksi PTDH dari Polri
Selasa, 17 November 2026 - 20:18:23 WIB

SULUHRIAU– Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama Presiden Prabowo Subianto berujung pada sanksi tegas di tubuh Polri. Irjen Eko Hadi Santoso resmi dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.


Keputusan pemecatan tersebut diambil melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang berlangsung selama sembilan jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai, Selasa (17/11/2026).


Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa majelis sidang memutuskan menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap perwira tinggi Polri tersebut.


"Sanksi administratif Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri," kata Trunoyudo dalam konferensi pers, Selasa.


Putusan ini menjadi konsekuensi atas pelanggaran etik yang dilakukan Eko Hadi dalam perkara dugaan akses ilegal yang berkaitan dengan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.


Dalam proses persidangan, majelis KKEP turut menghadirkan sembilan orang saksi. Mereka terdiri atas saksi yang memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran maupun saksi yang diajukan untuk meringankan pihak terperiksa.


Majelis Dipimpin Mantan Irjen Kemenkum


Sidang etik tersebut dipimpin Komjen Hendro Pandowo, mantan Irjen Kementerian Hukum. Posisi wakil ketua majelis dipercayakan kepada Asisten Logistik Kapolri, Irjen Agus Dwi Hermawan.


Sementara itu, tiga anggota majelis lainnya masing-masing adalah Kadiv Hubinter Polri Irjen Untung Widiatmoko, Kakortas Tipidkor Polri Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Toni Ariadi Efendi.


Trunoyudo menjelaskan, terdapat sejumlah dugaan pelanggaran yang menjadi dasar pemeriksaan etik terhadap Eko Hadi.


Pelanggaran tersebut mencakup penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, pelaksanaan tugas yang tidak sesuai prosedur, hingga dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal.


Dalam menjalankan aksinya, Eko Hadi diduga memanfaatkan akses yang berada di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.


"Dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri," jelas Trunoyudo.


**Dijerat Sejumlah Ketentuan Etik**


Atas perbuatannya, Eko Hadi dinilai melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.


Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum yang disandingkan dengan sejumlah aturan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.


Pemberian sanksi PTDH menandai berakhirnya status Eko Hadi sebagai anggota Polri melalui mekanisme penegakan kode etik internal.


Kasus ini sekaligus menjadi sorotan terhadap pentingnya pengawasan penggunaan kewenangan dan akses teknologi di lingkungan kepolisian. 


 




 
Berita Lainnya :
  • 450 Prajurit Yonif 132/BS Dikirim ke Papua, Bupati: Pulang Harus Lengkap!
  • Terbukti Langgar Etik dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Dijatuhi Sanksi PTDH dari Polri
  • Kemenkum Riau Sosialisasikan Perseroan Perorangan, Dorong Legalitas dan Daya Saing Pelaku UMKM
  • Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar
  • Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 450 Prajurit Yonif 132/BS Dikirim ke Papua, Bupati: Pulang Harus Lengkap!
    02 Terbukti Langgar Etik dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Dijatuhi Sanksi PTDH dari Polri
    03 Kemenkum Riau Sosialisasikan Perseroan Perorangan, Dorong Legalitas dan Daya Saing Pelaku UMKM
    04 Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar
    05 Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar
    06 Polres Kampar Bongkar Dugaan TPPO di Bangkinang, Perempuan 49 Tahun Diamankan
    07 Aplikasi PPNS Diperbarui, Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Sosialisasi Nasional Perkuat Layanan
    08 Perkuat Kualitas Produk Hukum Daerah, Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi 10 Ranperbup Rohul
    09 Siapkan Kajian Akademis 250 Halaman, Syekh Abdul Wahab Rokan Diusul Jadi Pahlawan Nasional
    10 Kanwil Kemenkum Riau Harminisasikan Tujuh Regulasi Kampar, Dua Dikembalikan
    11 Pasca Petugas Satpol PP Diserang, Wako Agung Cek Pasar Tumpah Ahmad Yani: Pedagang Tutup Pukul 08.00 Wib
    12 Jam Komandan Perdana, Dandim 0324/Rohul Tekankan Kehormatan Satuan dan Solusi untuk Rakyat
    13 APBD Riau 2027 Disetujui Rp10 Triliun, DPRD Ingatkan Pemprov Jangan Abaikan Saran
    14 Kanwil Kemenkum Riau Dorong APBDes Topang Operasional Posbankum di Rohul
    15 Kanwil Kemenkum Riau Gelar Webinar GI Tourism, Angkat Produk Unggulan Jadi Magnet Wisata Dunia
    16 Plt Gubri Ajak Warga Ubah Pekarangan Jadi Sumber Pangan, Cabai Jadi Andalan
    17 MPR Geser Sidang Paripurna Penetapan Wapres Pengganti Gibran ke 9 Desember 2026
    18 14 Hari Operasi Zebra Lancang Kuning di Kampar Dimulai, Ini 10 Pelanggaran Jadi Sasaran
    19 Turnamen Sepak Bola Piala Danyonif TP 898 Dimulai, Bupati Kampar Harap Lahir Bibit Unggul
    20 Mulai 16 November, Tiket RoRo Bengkalis Berlaku E-Tiket, Mobil Tumpangan dan Truk Jadi Prioritas
    21 Antisipasi Banjir, Bupati Kampar Sisir Drainase Bangkinang Kota
    22 Transaksi di Pondok Dusun Koto Lindang Padang Sawah, Dua Pengedar Sabu Ditangkap
     
    Redaksi | Indeks Berita
    Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
    © SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat