SULUHRIAU– Setelah tertahan selama hampir 18 tahun dalam proses legislasi, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya mencapai babak penting.
DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan ini menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia. Regulasi tersebut diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan yang selama ini berupaya menyembunyikan atau mengalihkan hasil tindak pidana.
Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 itu dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Sebanyak 361 dari total 573 anggota DPR tercatat hadir atau menandatangani daftar kehadiran. Perwakilan seluruh fraksi turut mengikuti agenda pengambilan keputusan tersebut.
Sebelum mengetuk pengesahan, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap RUU yang telah melalui pembahasan panjang itu.
"Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" ujar Puan.
Pertanyaan tersebut langsung disambut persetujuan seluruh peserta rapat paripurna. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang.
Disepakati Seluruh Fraksi Tanpa Catatan
Pengesahan di tingkat paripurna bukan keputusan yang muncul secara tiba-tiba. Sehari sebelumnya, seluruh fraksi di DPR telah menyepakati agar RUU Perampasan Aset dibawa ke tahap pengesahan.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I di Komisi III DPR, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam penyampaian pandangan akhir, seluruh fraksi menyatakan setuju tanpa memberikan catatan terhadap substansi RUU tersebut.
Salah satu pertimbangan utama adalah panjangnya perjalanan regulasi ini. RUU Perampasan Aset diketahui telah diperjuangkan sejak 2008, tetapi selama bertahun-tahun belum berhasil diselesaikan menjadi undang-undang.
Kini, di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pembahasan regulasi tersebut akhirnya mencapai garis akhir, lebih cepat dari tenggat penyelesaian yang diberikan hingga 15 Desember 2026.
Perwakilan Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyebut penyelesaian RUU tersebut sebagai kabar penting bagi masyarakat yang telah lama menantikan kehadiran aturan khusus mengenai perampasan aset hasil kejahatan.
"Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008," ujar Nasir.
Perampasan Aset Tak Hanya Melalui Putusan Pidana
Salah satu substansi penting dalam undang-undang ini adalah pengaturan mekanisme perampasan aset, baik melalui putusan pengadilan dalam perkara pidana maupun tanpa didasarkan pada putusan pidana.
Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej atau Eddy Hiariej menjelaskan, prinsip utama regulasi tersebut adalah memberikan landasan hukum bagi negara untuk merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Menurut Eddy, pengaturan itu mencakup berbagai jenis kejahatan, tidak terbatas pada tindak pidana korupsi.
Sejumlah tindak pidana lain yang masuk dalam ruang lingkup pengaturan antara lain narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Pemerintah, kata Eddy, memahami besarnya harapan publik terhadap pelaksanaan aturan tersebut. Karena itu, seluruh proses harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan akuntabilitas.
"Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil," kata Eddy saat menyampaikan pandangan pemerintah dalam rapat, Rabu (18/11/2026).
Tujuh Pokok Pengaturan Perampasan Aset
Dalam pemaparan pemerintah, terdapat tujuh pokok pengaturan utama yang menjadi landasan pelaksanaan perampasan aset.
Pertama, undang-undang ini menetapkan ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset. Cakupannya meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi atau yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.
Kedua, mengatur jenis-jenis aset yang dapat dirampas negara apabila memenuhi ketentuan sebagai aset tindak pidana.
Ketiga, mengatur hukum acara perampasan aset melalui dua mekanisme, yakni berdasarkan putusan pidana atau conviction-based forfeiture dan tanpa berdasarkan putusan pidana atau non-conviction-based forfeiture.
Keempat, mengatur pengelolaan aset dan pengawasan proses perampasan melalui badan khusus yang dibentuk oleh Presiden.
Kelima, menetapkan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset secara berkala serta dapat dipertanggungjawabkan.
Keenam, mengembangkan sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi untuk mendukung transparansi dan efektivitas pengelolaan.
Ketujuh, mengatur pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan perampasan aset.
Tantangan Berikutnya Ada pada Pelaksanaan
Pengesahan undang-undang ini menjadi langkah penting dalam memperkuat instrumen hukum negara untuk menghadapi kejahatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi secara ilegal.
Namun, keberhasilan regulasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh proses pengesahannya. Pelaksanaan di lapangan, kepastian hukum, transparansi pengelolaan aset, serta perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang beritikad baik akan menjadi bagian penting dalam penerapannya.
Terlebih, mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana membutuhkan penerapan prosedur yang cermat, pengawasan ketat, dan jaminan hak bagi pihak yang berkepentingan.
Dengan disahkannya undang-undang ini, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana negara menjalankan kewenangan baru tersebut.
Harapannya, aset yang berasal dari kejahatan tidak lagi mudah disembunyikan atau dinikmati pelakunya. Sebaliknya, instrumen hukum ini dapat menjadi kekuatan baru untuk memulihkan kerugian dan melindungi kepentingan masyarakat. (src)