SULUHRIAU, Pekanbaru- Rapat paripurna DPRD Riau agenda Penandatanganan MoU KUA-PPAS APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, Senin (22/11/2021) diwarnai interupsi.

Interupsi mempertanyakan seputar  proses penyusunan APBD 2022 yang dinilai tak melibatkan Komisi - komisi di DPRD Riau, hanya di Badan Anggaran (Banggar).

"Pembahasan tahun ini saya tak menemukan nota dinas dari pimpinan untuk komisi. Seharusnya penyususan KUA PPAS dari komisi. Saya meminta penjelasan dari pimpinan, "kata anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat.

Almainis juga mengiterupsi." Anggota dewan tak boleh dikebiri dalam hal pembahasan APBD. Pak Dirjen mengatakan, pembahasan APBD itu sebelum RKPS itu haknya komisi," kata Anggota Fraksi PDIP ini.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Riau, Ade Agus Hartanto mengatakan, kebijakan yang diambil saat ini adalah kebijakan tertinggi, namun demikian harus disesuaikan dengan tata tertib DPRD. "Maka Tatib dewan tersebut harus direvisi," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Riau Yulisman mengatakan, dalam mekanisme penyusunan rancangan APBD 2022, diputuskan pimpinan dan pimpinan fraksi sesuai Kemendagri, bahwa APBD 2022 hanya dibahas di Badan Anggaran dengan berkonsultasi dengan komisi-komisi.

Namun, walaupun hujan interupsi,
KUA PPAS APBD 2022 tetap ditandatangani antara Pemrov dan DPRD Riau. KUA PPAS APBD Riau tahun 2022 disepakati sebesar Rp 8,6 triliun.

Gubri Syamsuar megatakan, KUA PPAS dan angka APBD 2022 jauh dari tahun anggaran sebelumnya. Ini dikarenakan faktor Covid-19, dan dana transfer pusat yang langsung dikirim ke kabupaten kota.

"Prioritas di 2022 masih infrastruktur, diutamakan jalan, sekolah- sekolah, drainase dan lainnya," kata Syamsuar.

Namun juga anggaran penanganan Covid-19 yang dimasukkan dalam belanja tidak terduga. (sr3)