SULUHRIAU- Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menggelar rapat khusus bersama MUI, Kemenag, tokoh ulama, hingga ormas Islam untuk membahas polemik dugaan ajaran menyimpang di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu. Rapat khusus itu menghasilkan beberapa keputusan.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan hasil dari rapat khusus yang digelar di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (19/6/2023). Hasilnya disepakati dibentuk tim yang bakal melakukan investigasi ke Al-Zaytun.

"MUI, ormas Islam, Kesbangpol sudah rapat, kesimpulannya adalah kami membentuk tim investigasi yang akan bekerja selama tujuh hari karena harus hati-hati, berkeadilan dan tabayyun, beri ruang itu dulu," ungkap Ridwan Kamil.

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengatakan, jika hasil investigasi nanti ditemukan ada pelanggaran, baik dari nilai keagamaan maupun administrasi, akan ada tindakan yang diberikan kepada Ponpes Al-Zaytun.

"Nanti kita lihat hasilnya, kalau ada pelanggaran-pelanggaran secara fiqih syariat dan sebagainya, juga berpotensi adanya pelanggaran administrasi terhadap norma hukum, maka akan ada tindakan administratif dan hukum," jelasnya.

Dia juga menuturkan, Pemprov Jabar telah berupaya merespons keresahan yang terjadi di masyarakat karena sejumlah kontroversi yang dibuat oleh ponpes yang dipimpin Panji Gumilang itu.

Dia pun meminta pihak Al-Zaytun koperatif selama tim investigasi nanti menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan data dan fakta di dalam lingkungan Ponpes Al-Zaytun.

Bagi Ridwan Kamil, yang terpenting saat ini adalah bagaimana ribuan santri yang sedang mengenyam pendidikan di Al-Zaytun tidak terbawa pada ajaran yang tidak sesuai dengan aturan agama dan negara.

"Kami minta Al-Zaytun untuk koperatif karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarah, sering menolak mereka yang mencoba untuk ber-tabayun dan berdialog. Yang terpenting dari kami, Pemprov harus menyelamatkan 5.000 siswa, yang terindentifikasi berada dalam ideologi yang melanggar tatanan hukum," ujarnya.

"Akan ada upaya yang terukur, kami tidak bisa melakukan sebuah keputusan tanpa fakta yang lengkap," imbuhnya.

Nantinya tim investigasi Al-Zaytun akan berisikan orang-orang dari berbagai instansi seperti MUI pusat dan Jabar, Kemenag, kepolisian dan juga kejaksaan.

"Dari pada ngetok pintu dua tim, saya koordinasi kan gabungan saja, ada MUI pusat dan Jabar, nanti ada polisi, kejaksaan, Kemenag, aparat. Kalau menolak, nanti Selasa saya kabari. Beri kesempatan tim investigasi melakukan kerja 7 hari," tandasnya.

Ulama dan Ormas yang Hadir Satu Suara

Sebelumnya, ratusan kiai yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat (Jabar) berkumpul di Gedung Sate, Kota Bandung, Jabar, pada Senin (19/6/2023).

Para kiai itu merupakan perwakilan dari sejumlah pondok pesantren, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar, dan organisasi keagamaan.

Kedatangan para kiai itu dalam rangka memenuhi undangan dari Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, untuk membahas persoalan dugaan ajaran sesat di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Indramayu, Jabar.

Pertemuan tertutup yang berlangsung selama dua jam di ruang Papandayan Gedung Sate, Uu dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Uu enggan membeberkan hasil pertemuan tersebut.

Senada dengan Uu, Sekretaris MUI Jabar, Rafani Achyar yang juga hadir dalam pertemuan itu dan juga enggan membeberkan hasil pertemuan tersebut. "Nanti gubernur yang menyampaikan," pungkasnya.

Sumber: detik.com, kompas.com
Editor: Khairul