SULUHRIAU, Pekanbaru- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Riau melaksanakan rapat kerja (raker) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau dan Biro Hukum Setda Provinsi Riau terkait pembahasan Ranperda Pajak Daerah dan Pajak Retribusi Daerah, di Ruang Bapemperda DPRD Provinsi Riau, Senin, (31/7/2023).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Riau Sunaryo, yang didampingi oleh Tenaga Ahli Bapemperda DPRD Provinsi Riau Fendri Jaswir, Gembong WS dan Wenda.

Turut hadir dalam rapat ini, Ketua Bapenda Provinsi Riau Syahrial Abdi, Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Riau Armanita beserta jajarannya.

Dalam rapat ini, Bapemperda DPRD Provinsi Riau bersama OPD terkait melakukan telaah terhadap Ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang mana waktu sangat singkat untuk menyelesaikan persoalan ini.

Syahrial Abdi menyampaikan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah harus ada di dalam Perda sebagaimana perintah Pasal 286 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang berbunyi "Pajak daerah dan retribusi daerah diatur lanjut dengan Perda".



“Ada beberapa daerah yang memiliki surat izin usaha dari pemerintah daerah untuk kegiatan pertambangan rakyat salah satunya di daerah Kuansing dan Rupat, yang mana kegiatan ini kita yang mengalokasikan APBD,” katanya.

Potensi pajak daerah, lanjut Syahrial, masih bisa ditingkatkan dengan melengkapi fasilitas yang dimiliki, antara lain kapasitas SDM yang memadai, konsolidasi data, kelengkapan infrastruktur gedung UPT, kelengkapan fasilitas IT dan kerjasama yang baik dengan Kabupaten/kota. Sedangkan retribusi daerah dapt ditingkatkan dengan menaikan tarif retribusi, sesuai dengan hitungan dari official.

Usai mendengar beberapa pemaparan tersebut, diakhir rapat Sunaryo menyebut, Bapemperda DPRD Provinsi Riau siap mendorong Ranperda ini dan akan menyampaikan hasil dari rapat hari ini kepada Pimpinan DPRD Provinsi Riau melalui pansus. (Adv,sr)