SULUHRIAU, Pekanbaru - Komisi I DPRD Riau melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra kerja membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026, Selasa (12/11/2025).

Ditargetkan, pembahasan selama dua hari terhadap 17 mitra kerja tuntas dilaksanakan.

Sekretaris Komisi I DPRD Riau, HM Amal Fathullah usai rapat bersama mitra kerja mengatakan, rapat pembahasan KUA PPAS 2026 harus dikebut karena waktu terus berjalan. 

"Sementara batas deadline-nya akhir November ini RAPBD 2026 harus sudah disahkan," ujar politisi PKS tersebut.

Fatullah menyebutkan, dalam rapat di hari pertama dengan beberapa mitra kerja disinggung juga soal pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp1,2 triliun oleh pemerintah pusat. Hal itu memang berdampak pada penyusunan anggaran di tingkat eksekutif 

Dikatakan Fatullah, akibat pemangkasan TKD tersebut, mitra kerjanya juga melakukan pemangkasan anggaran. "Bahkan beberapa OPD memangkas 50 persen anggaran kegiatan di 2026," ujar Fatullah. 

Ia juga menyoroti pernyataan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto yang akan memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang menimbulkan kegelisahan di kalangan ASN. Dalam hal ini, Fatullah menilai rencana pemotongan TPP bukanlah kebijakan yang populis. 

"Rencana pemotongan TPP yang diwacanakan Plt Gubri memang kurang tepat. Sebab, secara perekonomian akan berdampak pada putaran perekonomian di Provinsi Riau. Seperti menurunnya aktivitas ekonomi dan kinerja dari pemerintahan itu sendiri," ungkapnya.

Fatullah berharap tidak ada pemotongan dari sektor-sektor itu. Diakui ini delematis. Kalau tak terpotong ini tentu akan ada pos lainnya akan terpotong. 

"Sampai saat ini belum ada menemukan solusi dan juga belum menemukan apa jalan keluar. Beberapa hari kedepan diharapkan dapat menemukan hal-hal baru. Saat ini kan Banggar belum rapat," katanya.

Namun demikian, Fatullah berharap kondisi keuangan daerah 2026 jangan sampai mengganggu kinerja pemerintah. Bersama mitra-mitra kerjanya, Komisi I DPRD Riau akan mencari solusi agar program dan kegiatan pemerintah tetap berjalan.

Komisi I adalah satu-satunya komisi dari lima komisi yang lebih dulu membahas KUA PPAS 2026. 

Menurutnya, akhir November ini merupakan batas deadline pengesahan RAPBD 2026. Namun, masih panjang tahapan pembahasan yang harus dilalui. Mulai dari pembahasan tingkat komisi, hingga pembahasan Badan Anggaran (Banggar). (Adv)