SULUHRIAU, Pekanbaru– Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau memfasilitasi rapat koordinasi Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) Berdampak antara mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau FH Unri dengan Pemerintah Kabupaten Kampar.
Rapat dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum P3H Kanwil Kemenkum Riau, Yeni Nel Ikhwan, mewakili Kepala Kanwil Rudy Hendra Pakpahan. Kegiatan berlangsung tatap muka di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Selasa [23/6] mulai pukul 15.00 WIB.
Rapat strategis ini dihadiri jajaran pemangku kepentingan terkait, di antaranya Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, Ketua Jurusan Ilmu Hukum FH Unri, Ketua Prodi Ilmu Hukum FH Unri, serta Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Riau.
Tujuan rapat adalah membangun sinergitas dan menyamakan persepsi antara instansi penegak hukum, akademisi, dan pemerintah daerah. Melalui program Kukerta Berdampak, mahasiswa diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata yang terukur di tengah masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum serta penguatan tata kelola administrasi desa di Kabupaten Kampar.
Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan menyampaikan pentingnya program kolaboratif ini.
"Sinergi antara Kanwil Kemenkum Riau, Fakultas Hukum Unri, dan Pemerintah Kabupaten Kampar merupakan langkah konkret untuk menghadirkan pembinaan hukum yang menyentuh langsung ke tingkat desa," ujar Rudy Hendra Pakpahan.
Dikatakan, melalui keterlibatan aktif mahasiswa Kukerta dan didampingi oleh Tim Penyuluh Hukum Kanwil, kita berharap program ini mampu melahirkan desa-desa yang sadar hukum, responsif, serta mampu memetakan potensi sekaligus solusi atas permasalahan hukum yang ada di masyarakat Kampar.
Koordinasi yang matang ini memastikan penempatan dan program kerja mahasiswa selama masa pengabdian berjalan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat desa setempat serta mendukung program pembangunan berkelanjutan pemerintah daerah. (rls)
